Jakarta, MI - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo melontarkan tudingan keras terkait jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai masih ada campur tangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melalui sejumlah menteri yang disebut berasal dari lingkaran Jokowi.
"Terjadi sabotase struktural dari orang-orangnya Jokowi," kata Gatot dalam keterangannya, dikutip Selasa (7/7/2026).
Menurut Gatot, dugaan campur tangan tersebut menjadi salah satu pemicu munculnya gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa belakangan ini. Ia menyebut berbagai tuntutan mahasiswa berangkat dari kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah, termasuk persoalan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang batu bara.
Gatot menyoroti belum terbitnya RKAB batu bara 2026 setelah masa berlaku RKAB sebelumnya berakhir pada 2025.
"Karena RKAB (batu bara) itu terakhir 2025. Tidak lahir-lahir itu (setelahnya di tahun 2026)," katanya.
Ia juga mengkritik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang dinilai lambat menerbitkan RKAB 2026. Menurut Gatot, keterlambatan tersebut berdampak pada terganggunya pasokan batu bara ke PLN, dan berujung pada pemadaman listrik besar-besaran (blackout) di wilayah Sumatra.
"Saya sudah ngomong tiga bulan yang lalu, nanti akan terjadi gelap (blackout). Gelapnya karena apa? Tidak ada batu bara," ucap Gatot.
Lebih jauh, Gatot menduga kondisi tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.
Ia mengklaim situasi itu sengaja diciptakan agar masyarakat membandingkan kondisi saat ini dengan era pemerintahan Jokowi dan menilai pemerintahan sebelumnya lebih baik.
Gatot juga mengungkapkan, kuota RKAB batu bara 2025 semula mencapai sekitar 790 juta ton dengan kewajiban DMO sekitar 30 persen. Namun, menurutnya, muncul inisiatif memangkas kuota menjadi sekitar 600 juta ton. Di sisi lain, penerbitan RKAB baru disebut baru dilakukan pada pertengahan Maret 2026 setelah terjadi jeda sekitar tiga bulan sejak akhir Desember 2025.
Akibat kekosongan tersebut, kata Gatot, aktivitas penambangan sempat terhenti sehingga pasokan batu bara terganggu. Saat RKAB akhirnya diterbitkan, volume yang disetujui belum sepenuhnya mampu mengejar kebutuhan karena perusahaan tambang masih mengacu pada kontrak lama.
