Jakarta, MI - Badan Karantina Indonesia (Barantin) bersama Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) Indonesia memperkuat kerja sama dalam membangun sistem biosekuriti nasional melalui pendekatan manajemen risiko karantina.
Upaya tersebut ditandai dengan penyelenggaraan Inception Workshop Program Strengthening Animal Quarantine Risk Management through Integrated Assessment and Response Toward AgriThreats (TCP/INS/4101) di Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026).
Workshop dihadiri Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding, jajaran Barantin, Perwakikan FAO Indonesia dan Timor Leste Rajendra Aryal, serta kementerian dan lembaga terkait.
Kegiatan ini menjadi langkah awal memperkuat kapasitas karantina hewan Indonesia dalam menghadapi ancaman penyakit hewan lintas batas, zoonosis, dan risiko biologis yang semakin kompleks.
Karding mengapresiasi dukungan FAO Indonesia yang selama ini terus mendampingi Barantin, baik melalui bantuan teknis maupun penguatan substansi kebijakan.
"Saya menyampaikan apresiasi kepada FAO Indonesia yang terus memberikan dukungan secara substansi maupun teknis. Mudah-mudahan kerja sama ini terus berlanjut dan semakin diperkuat untuk membangun biosekuriti nasional yang lebih tangguh," ujar Karding.
Menurutnya, ancaman penyakit hewan lintas negara dan penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Di tengah meningkatnya mobilitas perdagangan global, Indonesia memerlukan sistem karantina yang mampu menjaga keamanan hayati tanpa menghambat arus perdagangan.
"Kita tidak bisa menghindari perdagangan global maupun perdagangan antardaerah. Konsekuensinya adalah pertukaran barang dan jasa yang semakin masif, sehingga peluang masuknya penyakit melalui media pembawa juga semakin besar," katanya.
Karena itu, Karding menilai sistem karantina harus mengedepankan pendekatan berbasis manajemen risiko. Dengan cara tersebut, perlindungan terhadap keamanan hayati tetap terjaga, namun proses pelayanan tidak menjadi berbelit-belit.
"Aturan harus menjadi pagar yang melindungi kita, bukan justru membuat pelayanan menjadi rumit. Kita harus melahirkan kebijakan yang memperkuat biosekuriti tetapi tetap cepat, efisien, dan tidak menghambat aktivitas ekonomi," tegasnya.
Ia menjelaskan, lamanya proses karantina akan berdampak pada meningkatnya biaya logistik dan menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
"Kalau prosesnya terlalu lama, pelaku usaha harus menanggung biaya tambahan seperti penyimpanan dan demurrage. Akibatnya daya saing ekspor kita bisa menurun. Karena itu pelayanan karantina harus aman sekaligus cepat," ujarnya.
Karding menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko menjadi salah satu solusi agar pengawasan karantina tetap efektif tanpa mengurangi kelancaran arus barang. Integrasi sistem penilaian risiko dengan layanan karantina dinilai mampu meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga keamanan hayati nasional.
Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Barantin. Menurutnya, perkembangan penyakit hewan, perubahan pola perdagangan global, serta kemajuan teknologi menuntut petugas karantina terus meningkatkan kompetensinya.
"Ilmu pengetahuan terus berkembang, begitu juga ancaman penyakit. Karena itu kapasitas SDM dan kelembagaan kita harus terus ditingkatkan agar mampu mengantisipasi berbagai risiko yang muncul," katanya.
Karding juga berharap hasil workshop menjadi pijakan dalam mewujudkan transformasi Badan Karantina Indonesia menuju lembaga karantina modern yang adaptif, terintegrasi, dan berstandar internasional.
"Kami ingin membangun Badan Karantina Indonesia yang adaptif, terintegrasi, dan menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, sehingga sistem karantina harus dibangun secara utuh, tidak parsial. Saya berharap FAO terus mendukung upaya ini," pungkasnya.
