Jakarta, MI - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi pangan dalam menyusun kebijakan pembangunan.
Menurutnya, kesejahteraan petani harus menjadi perhatian utama agar ketahanan pangan nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Salah satu langkah yang dinilai perlu dilakukan adalah mengevaluasi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani yang saat ini sebesar Rp6.500 per kilogram. Evaluasi tersebut dinilai penting agar harga gabah tetap mencerminkan kondisi riil di lapangan, terutama ketika biaya produksi mengalami kenaikan.
"Ketika biaya produksi naik dan harga gabah bergerak, maka HPP GKP di tingkat petani harus dibuka peluang untuk dievaluasi dan dinaikkan. Tujuannya agar intervensi pemerintah benar-benar menjaga nilai tukar petani dan memastikan petani memperoleh nilai ekonomi yang layak," kata Misbakhun, Senin (13/7/2026).
Menurut Misbakhun, kebijakan pangan tidak boleh hanya diukur dari tersedianya stok beras atau stabilitas harga bagi konsumen. Pemerintah juga harus memastikan petani sebagai produsen utama memperoleh pendapatan yang layak sehingga tetap termotivasi meningkatkan produksi.
"Petani tidak boleh hanya menjadi bagian dari target produksi. Mereka adalah pelaku utama pangan nasional. Kalau petaninya tidak sejahtera, fondasi ketahanan pangan kita juga tidak akan kuat," ujarnya.
Selain mendorong evaluasi HPP Gabah Kering Panen, Misbakhun juga meminta Bappenas memperkuat evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai Instruksi Presiden (Inpres), terutama yang berkaitan dengan pembangunan nasional, sektor pangan, dan penguatan ekonomi daerah.
Ia menegaskan, evaluasi kebijakan harus dilakukan secara menyeluruh dan berbasis data, tidak sekadar menyampaikan capaian program. Menurutnya, laporan evaluasi harus memuat pelaksana program, wilayah pelaksanaan, target dan realisasi, dampak bagi masyarakat, hingga rekomendasi perbaikan.
"Evaluasi itu harus konkret. Siapa pelaksananya, di mana sebaran programnya, berapa target dan realisasinya, apa dampaknya bagi masyarakat, dan apa rekomendasi perbaikannya. Dengan begitu, Bappenas bisa memastikan perencanaan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat di lapangan," pungkas Misbakhun.
Dengan evaluasi yang komprehensif, Misbakhun berharap kebijakan pembangunan pangan dapat lebih tepat sasaran, menjaga nilai tukar petani, sekaligus memperkuat ketahanan pangan Indonesia dalam jangka panjang.
