Jakarta, MI– Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyusun ulang alokasi anggaran pembangunan sektor transportasi agar lebih adil dan tepat sasaran.
DPR menilai distribusi anggaran yang dipaparkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat masih timpang sehingga berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, hasil evaluasi terhadap sebaran anggaran menunjukkan masih adanya konsentrasi pembangunan di sejumlah daerah, sementara wilayah lain belum memperoleh porsi yang proporsional. Karena itu, ia meminta Kemenhub segera melakukan rekomposisi anggaran sebelum program dijalankan.
"Anggaran ini harus direkomposisi kembali, karena setelah saya buka sebaran alokasi anggaran antarwilayah yang dipaparkan Pak Dirjen sangat jomplang. Maksud saya, alokasinya belum merata," kata Lasarus dalam rapat dengar pendapat dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Menurut Lasarus, pemerataan pembangunan bukan berarti setiap daerah menerima anggaran dalam jumlah yang sama, melainkan memastikan seluruh wilayah merasakan manfaat pembangunan sesuai kebutuhan dan tingkat prioritasnya.
"Menyebar ke seluruh daerah. Merata bukan berarti sama, tetapi harus menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh wilayah harus merasakan bagian dari kue pembangunan, jangan sampai hanya menumpuk di satu daerah," tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Selain menyoroti distribusi anggaran, Komisi V DPR juga meminta Kemenhub memusatkan belanja negara pada proyek-proyek yang benar-benar mendesak. Salah satu yang menjadi perhatian adalah persoalan antrean kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk yang hingga kini masih berulang.
Lasarus menilai keterbatasan anggaran seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan yang langsung berdampak terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional. Karena itu, ia meminta penanganan simpul transportasi tersebut menjadi prioritas utama.
"Karena anggaran terbatas, skala prioritas harus menjadi yang utama. Jangan sampai antrean panjang kembali terjadi di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Persoalan ini harus segera dibereskan," ujarnya.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan lintasan Merak-Bakauheni yang dinilai sudah jauh lebih baik karena memiliki alternatif dermaga dan skema operasional yang mampu mengurai kepadatan saat terjadi gangguan layanan.
Komisi V DPR berharap penyusunan ulang anggaran Kemenhub tidak hanya berorientasi pada besaran belanja, tetapi juga memastikan pembangunan infrastruktur transportasi berlangsung lebih merata, berkeadilan, serta menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.**
