Jakarta, MI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berada di persimpangan. Ribuan mitra pelaksana melayangkan ultimatum keras kepada Badan Gizi Nasional (BGN): benahi tata kelola sebelum 17 Agustus 2026 atau bersiap menghadapi aksi "gembok nasional" yang menghentikan operasional dapur MBG di berbagai daerah.
Ancaman tersebut bukan sekadar protes. Para mitra mengaku telah menggelontorkan investasi besar untuk membangun dapur dan memenuhi seluruh persyaratan pemerintah, namun justru merasa diposisikan sebagai pihak yang paling dirugikan ketika muncul persoalan di lapangan.
Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan kesabaran para mitra telah mencapai batas.
"Kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional. Kalau sampai tanggal 17 Agustus proses ini tidak selesai, kami akan lakukan itu," umgkapnya.
Menurut Syawaludin, akar persoalan terletak pada tata kelola yang dinilai berubah secara sepihak. Mitra hanya bertanggung jawab menyediakan modal dan infrastruktur, sementara operasional dapur dikendalikan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Namun ketika terjadi kasus seperti keracunan makanan, sanksi justru dijatuhkan kepada dapur milik mitra.
Ia menilai kondisi tersebut bertentangan dengan semangat kemitraan dan tidak sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG.
Di tengah meningkatnya tekanan, Wakil Kepala BGN Trenggono meminta para mitra menahan diri. Ia mengatakan pemerintah sedang melakukan penataan menyeluruh terhadap sekitar 27.000 dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
"Penghentian sementara ini bukan seterusnya. Berikan kami waktu untuk menata kembali," lanjutnya.
Trenggono juga memastikan BGN tidak menutup pintu dialog dengan para mitra dan berkomitmen mencari solusi bersama agar pelaksanaan program kembali berjalan optimal.
"Bukan berarti kami tidak mau berkomunikasi. Kami akan mencari waktu yang tepat supaya bisa berdialog dengan baik," tandasnya.
Ultimatum tersebut menjadi alarm serius bagi pemerintah. Apabila ribuan dapur benar-benar menghentikan operasional secara serentak, distribusi Program Makan Bergizi Gratis kepada jutaan penerima manfaat berpotensi terganggu. Situasi ini sekaligus menjadi ujian bagi kepemimpinan baru BGN untuk memulihkan kepercayaan mitra, memperbaiki tata kelola, dan memastikan program prioritas nasional tetap berjalan tanpa gejolak.
Ancaman "gembok nasional" kini menjadi hitung mundur bagi BGN. Keberhasilan menyelamatkan Program Makan Bergizi Gratis tidak lagi hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membangun tata kelola yang adil, transparan, dan dipercaya seluruh mitra pelaksana.**
