Jakarta, MI - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, PT Hutama Karya (Persero) mempercepat penyelesaian sejumlah proyek Penanganan Tanggap Darurat sektor Bina Marga di Sumatra. Langkah tersebut dilakukan untuk memulihkan konektivitas masyarakat yang sempat terputus akibat bencana banjir dan tanah longsor.
Sejumlah proyek strategis menunjukkan perkembangan positif. Di Sumatera Barat, proyek penanganan bencana di kawasan Malalak telah selesai sepenuhnya, sementara rehabilitasi ruas Lembah Anai memasuki tahap akhir dan ditargetkan rampung pada akhir Juli 2026. Di sisi lain, pekerjaan pemulihan pada sejumlah ruas jalan di Aceh dan Sumatera Utara juga terus dikebut agar akses masyarakat dapat kembali normal.
Pelaksana Tugas Executive Vice President Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya, Hamdani, mengatakan percepatan proyek menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pemulihan infrastruktur pascabencana sekaligus memastikan mobilitas masyarakat tetap terjaga.

Di Provinsi Sumatera Barat, proyek penanggulangan bencana di kawasan Malalak telah mencapai progres fisik 100%. Seluruh penanganan sementara kini telah digantikan dengan konstruksi permanen, mulai dari pemasangan bronjong, shotcrete, soil nailing, box culvert, sistem drainase, hingga realinyemen jalan.
Dengan rampungnya pekerjaan tersebut, jalur penghubung Padang-Bukittinggi kini kembali beroperasi secara optimal. Selain memperlancar arus kendaraan dan distribusi logistik, infrastruktur yang dibangun juga dirancang memiliki ketahanan lebih baik terhadap potensi bencana serupa di masa mendatang.
Sementara itu, proyek rehabilitasi ruas Padang Panjang-Sicincin di kawasan Lembah Anai juga hampir selesai. Hingga awal Juli 2026, progres fisiknya telah mencapai 96,71%.
Saat ini pekerjaan difokuskan pada tahap penyelesaian akhir berupa pengaspalan, pemasangan guardrail, penerangan jalan umum, rambu lalu lintas, serta marka jalan. Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai pada 26 Juli 2026.
Sebelumnya, berbagai pekerjaan utama seperti pembangunan soldier pile, bronjong, penguatan lereng menggunakan geomat dan shotcrete, serta pengaspalan pada sejumlah titik prioritas telah berhasil diselesaikan.
Di Provinsi Aceh, Hutama Karya juga terus melanjutkan penanganan tanggap darurat di sejumlah ruas nasional yang mengalami kerusakan akibat longsor. Proyek tersebut mencakup Ruas PPK 3.3 Aceh, PPK 3.4 Batas Gayo Lues-Blangkejeren, serta PPK 3.5 Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara-Kota Kutacane.
Pekerjaan yang dilakukan meliputi pembangunan dinding penahan tanah, pemasangan box culvert, buis beton, bored pile, pembangunan jembatan rangka baja, hingga perlindungan lereng pada sejumlah titik rawan longsor.
Pada ruas PPK 3.3 Aceh, progres pekerjaan hingga Juni 2026 telah mencapai 30,46%. Penanganan dilakukan di 26 titik longsoran serta dua lokasi jembatan yang terdampak.
Sejumlah titik prioritas telah selesai dan dapat digunakan masyarakat, sedangkan beberapa lokasi lainnya ditargetkan mulai berfungsi bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026. Proyek tersebut diharapkan mampu memulihkan akses transportasi sekaligus mengurangi risiko longsor berulang.
Kemajuan juga terlihat pada proyek penanganan ruas PPK 3.4 yang menghubungkan Gayo Lues dengan Blangkejeren. Hingga Juni 2026, progres fisik telah mencapai 22,41%.
Sebanyak 23 titik penanganan tersebar di ruas Aceh Tengah-Blangkejeren hingga Blangkejeren-Aceh Tenggara. Pekerjaan meliputi pemasangan gorong-gorong beton, beton siklop, dinding penahan tanah, serta timbunan pilihan untuk memperkuat badan jalan dan lereng.
Beberapa titik prioritas seperti Palok dan Ramung ditargetkan dapat difungsikan pada Agustus 2026 guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi logistik di wilayah tersebut.
Sementara itu, proyek penanganan tanggap darurat di ruas PPK 3.5 menunjukkan perkembangan paling signifikan dengan progres mencapai 43% hingga pekan kedua Juli 2026.
Pekerjaan mencakup enam titik, terdiri atas dua jembatan dan empat lokasi longsor, yakni Jembatan Lawe Mengkudu, Bener Berpapah, Lawe Ger-Ger, Jembatan Penanggalan, Ketambe, dan Cafetingir.
Salah satu fokus utama proyek tersebut adalah penyelesaian Jembatan Lawe Mengkudu yang ditargetkan mulai difungsikan pada Agustus 2026. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan mampu memulihkan konektivitas masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara beserta wilayah sekitarnya.
Sejauh ini, sejumlah pekerjaan konstruksi seperti pembangunan box culvert, soldier pile, bored pile, dinding penahan tanah, hingga pekerjaan timbunan telah menunjukkan perkembangan sesuai tahapan pelaksanaan.
Di Provinsi Sumatera Utara, Hutama Karya juga menggarap proyek penanganan darurat pada koridor Tarutung-Sibolga. Hingga 10 Juli 2026, progres fisik pekerjaan telah mencapai 24,26%.
Pekerjaan difokuskan pada pembangunan bored pile, pembesian dinding penahan tanah, serta pengecoran dinding penahan tanah di sejumlah titik prioritas. Sebagian konstruksi bored pile dan dinding penahan tanah juga telah rampung sehingga diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus menjaga kelancaran arus transportasi pada koridor tersebut.
Hamdani menegaskan percepatan penyelesaian proyek-proyek tersebut merupakan wujud dukungan Hutama Karya terhadap upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
"Hutama Karya berkomitmen mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana melalui pembangunan infrastruktur yang aman, andal, dan berkelanjutan. Melalui berbagai proyek penanganan tanggap darurat di Sumatra, kami berharap konektivitas masyarakat dapat segera pulih serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap risiko bencana di masa mendatang," ujar Hamdani, Sabtu (18/7/2026).
Menurutnya, manfaat proyek tersebut tidak hanya sebatas memulihkan akses transportasi. Infrastruktur yang dibangun juga diharapkan meningkatkan keselamatan pengguna jalan, memperlancar distribusi logistik, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, serta memperkuat ketahanan jaringan transportasi nasional terhadap risiko bencana hidrometeorologi.
Hutama Karya memastikan akan terus mendukung pembangunan infrastruktur strategis yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Melalui kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, perusahaan berkomitmen menghadirkan infrastruktur yang berkualitas, tangguh terhadap bencana, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
