Jakarta, MI - Pengunduran diri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, karena alasan kesehatan mendapat perhatian dari Komisi IX DPR. Anggota Komisi IX DPR Nurhadi, menghormati keputusan tersebut seraya mendoakan agar Nanik segera pulih dan dapat kembali beraktivitas.
Diketahui, Nanik mengundurkan diri dari jabatannya karena akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Keputusan itu juga telah disampaikan secara langsung kepada Presiden sebelum keberangkatannya.
Nurhadi menilai kesehatan merupakan hal yang tidak bisa ditawar sehingga keputusan tersebut patut dihormati.
"Kesehatan adalah hal yang utama. Kami mendoakan agar Ibu Nanik segera diberikan kesembuhan, proses pengobatannya berjalan lancar, dan beliau dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala," ujar politisi Nasdem ini, Rabu (22/7/2026).
Meski menghormati keputusan tersebut, Nurhadi mengingatkan agar pergantian pucuk pimpinan BGN tidak menghambat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program strategis pemerintah.
Menurutnya, jutaan penerima manfaat, mulai dari anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui hingga kelompok masyarakat rentan, bergantung pada keberlangsungan program tersebut sehingga pelayanan tidak boleh terganggu hanya karena adanya pergantian pejabat.
"Program Makan Bergizi Gratis menyangkut kepentingan jutaan masyarakat. Karena itu, transisi kepemimpinan di BGN harus berlangsung cepat, tertib, dan tidak boleh menghambat pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Legislator Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu menegaskan pemerintah perlu segera menetapkan pimpinan definitif yang memiliki kapasitas, integritas, dan mampu menjaga kesinambungan program. Langkah tersebut dinilai penting agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang berpotensi menghambat proses pengambilan keputusan di BGN.
Nurhadi mengingatkan, BGN saat ini menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kualitas makanan yang disalurkan, pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara transparan dan akuntabel.
"BGN saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Penguatan tata kelola, peningkatan kualitas makanan, pengawasan terhadap SPPG, hingga menjaga akuntabilitas anggaran harus tetap menjadi prioritas meskipun terjadi pergantian kepemimpinan," tegas Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tersebut.
Lebih lanjut, Nurhadi memandang pergantian Kepala BGN dapat dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Program MBG. Evaluasi tersebut dinilai penting agar program semakin efektif dalam mencapai tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Menurutnya, aspek yang perlu dievaluasi mencakup efektivitas distribusi makanan, mutu dan keamanan pangan, transparansi proses pengadaan, hingga sistem pengawasan di lapangan.
"Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas pelayanan, keamanan pangan, serta dampak nyata terhadap peningkatan status gizi masyarakat," ujarnya.
Nurhadi menambahkan, Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG agar tetap berjalan sesuai sasaran dan dikelola secara profesional.
"Kami di Komisi IX DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan sesuai tujuan, dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama di atas segala dinamika pergantian pejabat," tutupnya.
