Jakarta, MI - Rencana uji coba program Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memungkinkan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bekerja lebih dekat dengan domisili dan keluarganya mendapat dukungan dari Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi terobosan yang dapat menciptakan birokrasi yang lebih humanis tanpa mengurangi profesionalisme aparatur negara.
Netty menilai, selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani penugasan jauh dari keluarga. Kondisi tersebut tidak hanya meningkatkan beban biaya hidup akibat kebutuhan transportasi dan tempat tinggal, tetapi juga berdampak pada keharmonisan keluarga serta kesehatan mental pegawai.
"ASN merupakan aset utama negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga patut diapresiasi selama tetap menjaga profesionalitas serta kualitas pelayanan publik. ASN yang bekerja dengan kondisi psikologis yang baik tentu akan lebih produktif dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Netty, Jumat (24/7/2026).
Politisi PKS itu menjelaskan, kesempatan bekerja lebih dekat dengan keluarga akan memberikan ruang bagi ASN untuk menjalankan peran sebagai orang tua maupun anggota keluarga secara lebih optimal. Menurutnya, dukungan keluarga yang kuat akan berdampak positif terhadap motivasi kerja dan produktivitas pegawai.
Ia juga menyoroti persoalan kesehatan mental yang kerap dialami ASN akibat long distance marriage (LDM) atau kehidupan rumah tangga yang terpisah karena penempatan tugas. Tekanan psikologis berkepanjangan, kata Netty, dapat memengaruhi kondisi emosional hingga menurunkan performa kerja.
"Saya berharap kebijakan ini mampu meminimalisasi persoalan kesehatan mental akibat long distance marriage. ASN yang lebih tenang, bahagia, dan mendapatkan dukungan keluarga akan memiliki semangat kerja lebih tinggi, sehingga pelayanan kepada masyarakat pun semakin optimal," ujarnya.
Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi sektor kesehatan, Netty menilai manfaat kebijakan tersebut akan sangat dirasakan oleh tenaga kesehatan yang bertugas di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan (faskes).
Menurutnya, profesi tenaga kesehatan memiliki tingkat tekanan kerja yang tinggi sehingga membutuhkan dukungan lingkungan keluarga yang memadai agar tetap mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
"Kesehatan mental tenaga kesehatan tidak boleh diabaikan. Jika mereka dapat bekerja lebih dekat dengan keluarga, tingkat stres diharapkan menurun dan kualitas pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan akan semakin meningkat. Pada akhirnya masyarakat yang akan merasakan manfaat dari layanan yang semakin prima," jelasnya.
Meski memberikan apresiasi terhadap program tersebut, Netty mengingatkan agar pelaksanaannya dilakukan secara cermat dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta pemerataan distribusi ASN di seluruh daerah.
"Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan ketimpangan distribusi ASN di wilayah tertentu. Prinsip meritokrasi, kebutuhan organisasi, serta kepentingan pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan," tegasnya.
Ia juga meminta BKN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan uji coba, mulai dari dampaknya terhadap produktivitas pegawai, efektivitas organisasi, kualitas pelayanan publik, hingga efisiensi penggunaan anggaran negara.
"Apabila hasil uji coba membuktikan adanya manfaat yang nyata tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat, kebijakan ini layak dipertimbangkan untuk diterapkan secara lebih luas sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan ASN sekaligus peningkatan kualitas layanan publik," pungkas Netty.
