Jakarta, MI - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi sinyal agar Desk Ketenagakerjaan Polri tetap dipertahankan oleh penerusnya. Bahkan, ia menyebut akan ikut memimpin aksi buruh jika program tersebut dihentikan.
Pernyataan itu disampaikan Sigit saat menghadiri peresmian sekretariat Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Jalan Asem Baris, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).
Di hadapan para buruh, Sigit menilai Desk Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam menjembatani persoalan pekerja, mulai dari konflik hubungan industrial hingga persoalan hukum.
"Kalau tidak melanjutkan program yang dilaksanakan oleh Desk Ketenagakerjaan, mantan Kapolri yang akan memimpin di depan untuk demo! Setuju?" ujar Sigit.
Ia menyebut pernyataan itu sebagai bentuk dorongan agar isu perlindungan buruh tidak berhenti ketika terjadi pergantian kepemimpinan di tubuh Polri.
Desk Ketenagakerjaan merupakan unit di bawah Dittipidter Bareskrim Polri yang dibentuk pada Januari 2025. Unit ini bertugas menangani persoalan ketenagakerjaan melalui jalur mediasi maupun penegakan hukum.
Sigit mengungkapkan, sejak berjalan, Desk Ketenagakerjaan telah menangani sekitar 291 perkara hubungan industrial sepanjang 2025 hingga 2026. Selain itu, Polri turut membantu 4.505 buruh kembali bekerja sebagai pegawai tetap di sejumlah perusahaan.
Salah satu penyelesaian yang menjadi perhatian adalah konflik PHK terhadap 134 pekerja PT Amos Indonesia. Melalui proses mediasi, perusahaan dan pekerja mencapai kesepakatan pembayaran kompensasi senilai Rp12,7 miliar.
Menurut Sigit, program tersebut masih perlu dibenahi agar pelayanan bagi para buruh bisa berjalan lebih optimal. Ia berharap Desk Ketenagakerjaan dapat menjadi wadah penyelesaian persoalan pekerja secara cepat sekaligus memberikan kepastian hukum.
"Kurang lebih sepanjang tahun 2025 sampai 2026, ada kurang lebih 291 perkara yang berkaitan dengan hubungan industrial," kata Sigit.
