Jakarta, MI - Anggota Komisi XIII DPR Mafirion, mengecam keras aksi penembakan yang menewaskan tiga warga sipil di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Ia menilai aksi yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.
Mafirion menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin keamanan seluruh warga negara, termasuk masyarakat yang tinggal di wilayah rawan konflik seperti Papua. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum bergerak cepat mengusut kasus tersebut dan membawa seluruh pelaku ke hadapan hukum.
"Kami mengecam keras penembakan yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM terhadap tiga warga sipil. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan memastikan para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku," kata Mafirion, Sabtu (25/7/2026).
Politisi PKB ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Menurutnya, operasi keamanan di lapangan juga harus mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat sipil agar tidak menimbulkan korban baru.
"Negara tidak boleh kalah oleh teror dan kekerasan yang mengancam keselamatan masyarakat Papua. Tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Aparat harus bertindak tegas, tetapi tetap mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat," tegasnya.
Selain mendesak penindakan hukum, Mafirion juga menyoroti konflik berkepanjangan di Tanah Papua yang terus memakan korban dari kalangan masyarakat sipil. Ia menilai penyelesaian persoalan Papua tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan keamanan, melainkan memerlukan strategi yang lebih menyeluruh.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat dialog yang konstruktif, mempercepat pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari upaya menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.
"Mau sampai kapan konflik yang menyebabkan warga sipil menjadi korban akan terus terjadi? Kekerasan ini harus dihentikan karena hanya memperpanjang penderitaan masyarakat Papua dan menghambat pembangunan. Pendekatan keamanan harus berjalan beriringan dengan dialog, pembangunan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat," ujarnya.
Ia juga berharap pemerintah pusat bersama pemerintah daerah semakin memperkuat kehadiran negara di Papua melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Diketahui, insiden penembakan tersebut terjadi di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, pada Senin (20/7/2026). Aksi yang menewaskan tiga warga sipil itu sempat terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar luas di media sosial dan memicu perhatian publik.
