Jakarta, MI – Polemik pengadaan 80.000 mobil pikap untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) memasuki babak baru. Distributor resmi Mahindra di Indonesia menegaskan tidak terlibat dalam pengadaan kendaraan yang kini menjadi sorotan karena diduga mengandung praktik penggelembungan harga bernilai triliunan rupiah.
RMA Indonesia, distributor resmi Mahindra Farm Equipment Sector (FES), menyatakan pengadaan mobil pikap Mahindra Scorpio 4x4 yang diimpor PT Agrinas Pangan Nusantara dilakukan melalui vendor lain, sehingga tidak memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut.
Country Manager RMA Indonesia Toto Suharto mengatakan perusahaannya hanya menangani distribusi dan layanan purnajual alat-alat pertanian Mahindra, seperti traktor dan mesin pendukung sektor pertanian.
"Untuk produk pikap Mahindra ada vendor tersendiri yang menjadi mitra PT Agrinas Pangan Nusantara. RMA Indonesia hanya fokus di sektor pertanian dan layanan purnajual alat pendukung petani," kata Toto di Jakarta.
Pernyataan tersebut memperjelas bahwa rantai pengadaan kendaraan operasional Kopdes tidak melibatkan distributor resmi Mahindra di Indonesia, melainkan dilakukan melalui mitra impor tersendiri.
Pengadaan mobil pikap ini sebelumnya menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap dugaan penggelembungan harga dalam pembelian 80.000 unit kendaraan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.
Berdasarkan penelusuran ICW, setiap kendaraan dibeli dengan harga sekitar Rp255 juta per unit. Sementara harga impor kendaraan yang sama dari India diperkirakan hanya sekitar Rp168,8 juta. Setelah memperhitungkan margin keuntungan importir sebesar 10 hingga 15 persen, harga yang dinilai wajar berada pada kisaran Rp185 juta hingga Rp194 juta per unit.
Selisih harga sekitar Rp61 juta hingga Rp69 juta pada setiap kendaraan itulah yang menjadi dasar perhitungan ICW mengenai potensi rente proyek senilai Rp4,86 triliun hingga Rp5,54 triliun apabila dikalikan dengan target pengadaan 80.000 unit.
ICW menegaskan angka tersebut merupakan potensi rente berdasarkan analisis harga, bukan kerugian negara yang telah ditetapkan melalui audit lembaga yang berwenang.
Selain dugaan selisih harga, ICW juga mempertanyakan penggunaan PT Bumi Indo Gemilang sebagai perusahaan perantara dalam proses impor kendaraan. Menurut lembaga antikorupsi itu, pembelian melalui perantara berpotensi meningkatkan biaya dibandingkan apabila pengadaan dilakukan langsung kepada produsen di India.
Atas temuan tersebut, ICW berencana melaporkan hasil kajiannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya Deputi Pencegahan dan Monitoring, agar proses pengadaan yang baru terealisasi sekitar 2.000 unit dapat diawasi sebelum seluruh proyek dijalankan.
ICW juga meminta KPK menelusuri pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari selisih harga pengadaan sekaligus mengkaji transparansi mekanisme pengadaan yang digunakan PT Agrinas Pangan Nusantara.**
