Jakarta, MI - Insiden kebakaran yang melanda KM Mutiara Sentosa II di perairan Laut Jawa kembali memantik sorotan terhadap standar keselamatan transportasi laut di Indonesia. Anggota Komisi V DPR RI , Abdul Hadi, meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran agar kecelakaan serupa tidak terus berulang.
Abdul Hadi mengaku prihatin atas musibah yang terjadi pada Minggu (2/8/2026). Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh penumpang dan awak kapal yang masih berada di lokasi dapat dievakuasi dengan selamat serta mendapatkan penanganan terbaik.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Basarnas, Kementerian Perhubungan, TNI Angkatan Laut, dan seluruh tim gabungan yang bergerak cepat melakukan operasi penyelamatan.
"Saya menyampaikan duka dan keprihatinan atas kebakaran KM Mutiara Sentosa II. Prioritas paling penting saat ini adalah memastikan seluruh penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Di sisi lain, penyebab kebakaran harus diusut secara menyeluruh agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi," ujar Abdul Hadi, Senin (3/8/2026).
Menurutnya, rangkaian kecelakaan kapal yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam tata kelola keselamatan pelayaran nasional. Karena itu, pembenahan tidak cukup dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh seluruh aspek pengawasan dan operasional.
Abdul Hadi mengingatkan bahwa masyarakat sebelumnya juga baru berduka akibat tenggelamnya KM Nurul Salsa pada pertengahan Juli lalu. Kini, muncul lagi insiden kebakaran kapal penumpang yang menambah daftar kecelakaan transportasi laut.
"Ketika kecelakaan kapal terjadi berulang dalam rentang waktu yang berdekatan, ini bukan lagi sekadar musibah. Ini adalah alarm bahwa sistem keselamatan pelayaran nasional membutuhkan perhatian dan pembenahan yang jauh lebih serius," tegas politisi PKS ini.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi sektor transportasi, Abdul Hadi menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas mutlak bagi seluruh operator kapal. Ia mengingatkan agar setiap pemeriksaan keselamatan tidak hanya menjadi formalitas administrasi.
"Jangan sampai inspeksi keselamatan hanya menjadi rutinitas di atas kertas. Sertifikat kelaikan, hasil pemeriksaan, hingga prosedur keselamatan harus benar-benar mencerminkan kondisi kapal yang layak berlayar. Nyawa masyarakat tidak boleh dipertaruhkan akibat kelalaian ataupun lemahnya pengawasan," katanya.
Ia juga mendesak Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan kapal penumpang, khususnya yang melayani rute dengan tingkat mobilitas tinggi. Evaluasi tersebut, menurutnya, harus mencakup kepatuhan operator terhadap standar keselamatan, efektivitas inspeksi berkala, kesiapan alat pemadam kebakaran, kelengkapan perlengkapan keselamatan, hingga sistem mitigasi risiko di atas kapal.
"Regulator maupun operator harus menjadikan keselamatan sebagai budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif. Masyarakat berhak memperoleh jaminan bahwa kapal yang mereka gunakan telah memenuhi standar keselamatan terbaik. Jangan menunggu muncul korban berikutnya baru dilakukan pembenahan," ujarnya.
