Jakarta MI - Pemerintah memastikan kondisi keamanan nasional tetap aman dan terkendali di tengah maraknya penyebaran informasi menyesatkan di media sosial menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Masyarakat pun diminta tidak mudah percaya terhadap berbagai narasi hoaks yang berpotensi memicu keresahan.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago saat taklimat media bersama Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala BIN di Gedung Utama Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (5/8/2026).
Djamari menegaskan bahwa seluruh unsur keamanan negara terus berkoordinasi untuk memastikan stabilitas nasional tetap terjaga sehingga program-program pemerintah dapat berjalan tanpa gangguan.
"Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Perkembangan situasi yang terjadi masih dalam kendali kita semua. Panglima TNI, Kapolri, BIN, hingga seluruh aparat terus berkoordinasi setiap saat untuk memastikan kondisi keamanan tetap terkendali," ujar Djamari.
Ia mengakui masih banyak informasi menyesatkan yang beredar melalui media sosial, mulai dari hoaks, disinformasi, fitnah hingga ujaran kebencian. Menurutnya, informasi tersebut sengaja disebarkan untuk menciptakan keresahan di tengah masyarakat.
"Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat agar tidak terganggu dengan berbagai informasi yang menyesatkan itu. Kami menanganinya dengan baik dan kondisi masyarakat tidak seperti yang digambarkan di media sosial," katanya.
Djamari menjelaskan aktivitas masyarakat di Jakarta maupun berbagai daerah lain tetap berjalan normal. Pusat-pusat ekonomi, pasar tradisional, hingga pusat perbelanjaan tetap ramai sebagaimana biasanya.
"Saya bahkan berjalan bersama istri ke pasar tradisional, semuanya aman. Pergi ke mal juga aman. Bahkan mencari tempat parkir di mal masih sulit kalau datang agak terlambat. Itu menunjukkan aktivitas masyarakat berjalan seperti biasa," ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah tidak akan lengah menghadapi penyebaran informasi palsu yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
"Kami hadir bersama hari ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa negara menjaga kondisi keamanan dengan baik agar program-program pemerintah tetap berjalan demi kepentingan rakyat," tegasnya.
Menko Polkam juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa dan pengguna media sosial, untuk menghentikan penyebaran konten yang memicu ketakutan publik.
"Mari kita hentikan penyebaran konten-konten yang menyebabkan kekhawatiran masyarakat semakin tinggi. Jangan sampai rasa khawatir berubah menjadi ketakutan. Itu sangat merugikan kehidupan bangsa dan masyarakat kita," ujarnya.
Ia menilai penyebaran hoaks tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat membentuk cara pandang yang pesimistis terhadap masa depan bangsa.
"Kalau masyarakat terus dipenuhi hoaks, disinformasi, fitnah, dan kebencian, maka pikiran anak-anak bangsa akan terpolusi. Padahal kondisi Indonesia tidak seperti yang digambarkan dalam informasi-informasi itu," katanya.
Djamari memastikan pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti menyebarkan hoaks apabila memenuhi unsur pidana.
"Kalau sudah masuk kategori pelanggaran pidana, kami bersama Kapolri dan Jaksa Agung akan menindak secara tegas. Dalam penegakan hukum tidak ada kompromi apabila perbuatannya mengganggu kepentingan masyarakat luas," tegasnya.
Ia pun mengimbau para penyebar informasi palsu untuk menghentikan aksinya.
"Bangsa ini membutuhkan ketenangan. Rakyat membutuhkan rasa aman untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dan membangun masa depan bangsa. Karena itu hentikan penyebaran hoaks dan disinformasi," ujarnya.
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai beredarnya video ajakan demonstrasi di media sosial, Djamari memastikan video tersebut tidak mencerminkan kondisi terkini di Indonesia.
"Video itu saya nyatakan tidak benar. Mungkin itu kejadian pada masa lalu, tetapi untuk kondisi saat ini tidak ada seperti yang beredar. Kami bersama Panglima TNI dan Kapolri sudah bekerja keras dan sampai sekarang tidak menemukan kondisi seperti yang dinarasikan dalam video tersebut," jelasnya.
Ia menambahkan aparat juga tengah menelusuri akun-akun yang diduga menyebarkan informasi tersebut.
"Kalau nanti ditemukan adanya unsur pidana, tentu akan kami tindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.
Terkait kemungkinan aksi demonstrasi pada Agustus, Djamari menegaskan pemerintah tetap menjamin kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum.
"Unjuk rasa tidak dilarang. Menyampaikan pendapat adalah hak masyarakat. Yang tidak boleh adalah tindakan anarkis, perusakan, atau pembakaran fasilitas umum maupun kantor pemerintah. Itu tidak akan kami toleransi," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Presiden berkali-kali menyampaikan kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi.
"Silakan menyampaikan kritik dengan tertib. Kritik justru sangat menyegarkan bagi pemerintah selama dilakukan sesuai aturan dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas," ujarnya.
Menanggapi situasi keamanan di Papua, Djamari menyatakan pemerintah tetap mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat sipil melalui sinergi TNI dan Polri.
"Yang dilakukan TNI dan Polri di Papua adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tidak ada perubahan pola penanganan, tetapi ada peningkatan langkah-langkah agar keamanan masyarakat semakin terjamin dan korban sipil tidak bertambah," jelasnya.
