Jakarta, MI – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Perbukuan sebagai upaya membenahi ekosistem literasi nasional yang dinilai semakin terpuruk. Maraknya toko buku dan penerbit yang gulung tikar menjadi salah satu alasan utama revisi regulasi tersebut didorong masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.
Ketua Komisi XIII DPR RI sekaligus pengusul revisi UU Sistem Perbukuan, Willy Aditya, mengatakan kondisi industri perbukuan nasional menghadapi persoalan mendasar yang tidak bisa lagi diabaikan.
Menurutnya, penutupan sejumlah toko buku besar hingga banyaknya penerbit yang berhenti beroperasi menjadi sinyal bahwa ekosistem perbukuan Indonesia sedang mengalami krisis.
"Ini bermula dari fenomena toko buku tutup dan penerbit tutup. Ketika Gunung Agung tutup, kita tentu sedih. Banyak juga toko buku di daerah yang gulung tikar. Dari situ kami memeriksa, ternyata ada masalah fundamental dalam ekosistem perbukuan kita," kata Willy.
Willy menilai kebijakan negara selama ini masih membedakan perlakuan terhadap buku pelajaran dan buku bacaan umum. Buku teks memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah, sementara buku umum sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar.
"Kenapa ada diskriminasi seperti itu? Kenapa buku teks pelajaran disubsidi negara, sementara buku bacaan umum diserahkan kepada pasar? Karena itu, kami ingin tidak ada lagi dikotomi antara buku teks pelajaran dan buku umum," ujarnya.
Ia menegaskan pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya mengandalkan pendidikan formal, tetapi juga membutuhkan ekosistem literasi yang sehat melalui dukungan terhadap penulis, penerbit, toko buku, jurnal ilmiah, hingga perpustakaan.
"Kalau pangan merupakan kebutuhan dasar bagi tubuh, buku juga harus kita lihat sebagai makanan bagi otak. Keduanya harus ditempatkan secara setara," tegasnya.
Selain itu, Willy juga menyoroti tingginya biaya produksi dan distribusi buku yang membuat harga buku semakin mahal. Ia mendorong evaluasi kebijakan perpajakan di sektor perbukuan, termasuk usulan penghapusan pajak bagi penulis.
"Pajak penulis sudah dikurangi menjadi 1,5 persen, tetapi realisasinya juga belum berjalan optimal. Kenapa tidak dibuat nol persen saja? Kita harus melihat ekosistemnya secara keseluruhan," katanya.
Tak hanya itu, kondisi perpustakaan sekolah dan daerah juga dinilai masih jauh dari ideal. Menurut Willy, banyak perpustakaan belum memiliki koleksi yang memadai, sementara sebagian pemerintah daerah justru mengalokasikan anggaran iklan lebih besar dibandingkan pengadaan buku.
"Belanja iklan pemerintah daerah besar sekali, tetapi belanja bukunya memalukan. Perpustakaannya juga tidak hidup. Padahal kita ingin membangun bangsa yang cerdas, memiliki daya nalar kritis, dan ilmu pengetahuannya berkembang," ungkapnya.
Melalui RUU Sistem Perbukuan, DPR berharap negara dapat menjamin akses buku yang lebih merata hingga ke pelosok daerah serta memperkuat industri perbukuan nasional agar kembali tumbuh dan mampu menopang budaya literasi di Indonesia.**
