Jakarta, MI – Pemerintah resmi menajamkan sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mulai tahap evaluasi terbaru, program unggulan tersebut diprioritaskan bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita (3B), serta masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) guna mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG agar anggaran negara lebih tepat sasaran.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan pemerintah ingin memastikan manfaat program lebih dulu dirasakan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
"MBG harus hadir lebih dulu kepada mereka yang paling membutuhkan. Karena itu kita melakukan penajaman sasaran sekaligus memperkuat tata kelola agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat maksimal," ujar Zulkifli Hasan, Jumat (7/8/2026).
Pemerintah mencatat masih terdapat sekitar 11,15 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang belum menikmati manfaat MBG. Kelompok tersebut kini menjadi fokus utama karena dinilai berperan penting dalam mencegah stunting sejak dini.
Selain memperbaiki sasaran penerima, pemerintah juga mempercepat operasional 352 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T yang tersebar di delapan provinsi dengan angka stunting tertinggi. Skema indeks kemahalan bahan baku serta insentif sewa dapur juga disiapkan agar distribusi makanan bergizi di wilayah terpencil berjalan optimal.
"Prioritas kita sekarang SPPG di daerah 3T. Sebagian besar pendataannya sudah selesai dan kita targetkan minggu ini bisa dituntaskan, termasuk untuk wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Kita ingin memastikan masyarakat di wilayah 3T juga mendapatkan pelayanan MBG dengan baik," kata Zulkifli Hasan.
Dalam evaluasi tersebut, pemerintah juga menemukan adanya 4.864.467 data siswa dan 845.660 data guru yang tercatat ganda (double counting). Selain itu, sebanyak 740 sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu direkomendasikan tidak lagi menjadi prioritas penerima MBG.
"Setiap rupiah anggaran MBG harus tepat sasaran. Yang mampu memberi ruang bagi saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan," tegas Zulkifli Hasan.
Pemerintah juga memperketat pengawasan keamanan pangan. Seluruh SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Saat ini tercatat 8.185 SPPG masih dalam proses penertiban karena belum memenuhi ketentuan tersebut. Pemerintah menegaskan dapur yang tidak memenuhi standar hingga batas waktu yang ditentukan akan ditutup secara permanen.
Ketentuan serupa juga berlaku bagi pondok pesantren. Pesantren dengan lebih dari 1.000 santri diperbolehkan membangun dapur sendiri dengan syarat memenuhi standar SLHS, sedangkan pesantren dengan jumlah santri di bawah itu akan dilayani melalui SPPG.
"Pesantren yang santrinya di atas 1.000 boleh membuat dapur sendiri, tetapi syaratnya harus memenuhi SLHS. Kalau jumlah santrinya di bawah 1.000, nanti pelayanannya bergabung dengan SPPG. Prinsipnya tetap sama, standar kesehatan dan keamanan pangan harus kita jaga," ujar Zulkifli Hasan.
Pemerintah juga menegaskan pengawasan lintas kementerian dan lembaga akan diperkuat agar setiap persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat dideteksi lebih cepat serta ditangani secara terpadu.
"Yang sudah baik kita lanjutkan, yang belum tepat kita koreksi, dan yang tidak memenuhi ketentuan kita tertibkan. Dengan begitu MBG akan semakin tepat sasaran, aman, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tutup Zulkifli Hasan.**
