Jakarta, MI – Isu reshuffle Kabinet Merah Putih kembali memanas menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal melakukan perombakan kabinet setelah 17 Agustus 2026, dengan salah satu posisi yang disebut-sebut masuk dalam evaluasi adalah Menteri Perhubungan.
Kabar tersebut menjadi sorotan karena sektor perhubungan belakangan ini menghadapi sejumlah persoalan dan peristiwa yang memicu perhatian publik. Kondisi itu kemudian dikaitkan dengan munculnya isu evaluasi terhadap jajaran Kementerian Perhubungan dalam rencana kocok ulang kabinet.
Dalam isu yang beredar, pergantian Menteri Perhubungan bahkan disebut telah mengarah pada satu nama, yakni Mayjen TNI (Purn) Glenny Kairupan, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia.
Nama Glenny menarik perhatian karena purnawirawan TNI tersebut dikenal sebagai teman seangkatan Prabowo saat menempuh pendidikan militer. Keduanya merupakan lulusan Akabri 1973. Prabowo juga pernah menyebut Glenny sebagai rekannya dari masa pendidikan militer.
Glenny sendiri resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia melalui RUPSLB pada Oktober 2025, menggantikan Wamildan Tsani. Laporan tahunan Garuda Indonesia 2025 juga mencatat Glenny sebagai Direktur Utama dan CEO perusahaan.
Namun demikian, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Presiden Prabowo maupun Istana mengenai kabar bahwa Glenny Kairupan dipersiapkan sebagai pengganti Menteri Perhubungan.
Isu tersebut muncul bersamaan dengan kabar bahwa reshuffle yang dilakukan setelah 17 Agustus tidak akan berskala besar. Perombakan disebut lebih diarahkan untuk mengisi sejumlah posisi yang masih kosong sekaligus mengevaluasi kinerja beberapa kementerian.
Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menegaskan keputusan mengenai reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden.
"Soal reshuffle, itu adalah hak prerogatif Presiden. Para pembantu dan partai-partai koalisi tidak perlu menanggapi terlalu jauh," kata Saleh.
Menurut Saleh, isu reshuffle merupakan fenomena yang selalu muncul dalam setiap pemerintahan. Karena itu, PAN memilih tidak berspekulasi mengenai siapa saja menteri yang akan terkena dampak perombakan.
"PAN meninggalkan ruang diskusi soal itu bagi para akademisi, pengamat, dan masyarakat. Mereka bisa saja menyampaikan pendapat yang baik yang perlu dipertimbangkan," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf juga menyerahkan keputusan tersebut kepada Prabowo. Ia menilai Presiden paling mengetahui kebutuhan kabinetnya.
"Hak prerogatif Presiden yang lebih memahami soal itu," ujar Dede.
Dede mengatakan, khusus menteri yang menjadi mitra Komisi II DPR, sejauh pengamatannya, kinerja mereka masih berjalan baik. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara menyeluruh performa seluruh menteri dalam Kabinet Merah Putih.
Sementara itu, PDIP memilih tidak ikut berspekulasi. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira meminta informasi mengenai reshuffle ditanyakan langsung kepada pemerintah dan Istana.
"Nggak tahu, saya. Mesti tanya ke pemerintah, ke jubir Istana," kata Andreas.
Spekulasi reshuffle juga berkembang di tengah sorotan terhadap tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah yang disebut mengalami penurunan dalam sejumlah survei. Situasi tersebut membuat evaluasi kabinet kembali menjadi perhatian.
Andreas menilai pemerintah kemungkinan memiliki ukuran sendiri dalam menilai kinerja para pembantunya.
"Dari hasil-hasil survei ini, apa respons pemerintah? Pemerintahnya merasa jelek tidak. Mungkin hasil survei tidak seperti yang dilihat pemerintah. Mungkin pemerintah punya hasil survei sendiri," tuturnya.
Jika isu pergantian Menteri Perhubungan benar terjadi, masuknya nama Glenny Kairupan akan menjadi salah satu keputusan politik paling menarik dalam reshuffle kali ini. Selain memiliki latar belakang militer dan hubungan lama dengan Prabowo, Glenny saat ini juga memimpin Garuda Indonesia sehingga memiliki pengalaman langsung di sektor penerbangan.
Meski demikian, seluruh informasi mengenai pergantian Menteri Perhubungan dan nama calon penggantinya masih sebatas isu yang beredar. Keputusan final tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.**
