Jakarta, MI — Video demonstrasi lama kembali beredar di media sosial dengan narasi seolah-olah merupakan aksi terkini. Fenomena ini memicu kecurigaan DPR karena penyebarannya dinilai berpotensi menggiring opini publik dan memanaskan situasi menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta pemerintah tidak menganggap persoalan tersebut sebagai sekadar hoaks biasa. Ia menduga ada pihak tertentu yang sengaja mengangkat kembali rekaman lama untuk membentuk persepsi publik sesuai kepentingannya.
Menurut Andreas, pola semacam ini pernah muncul menjelang kerusuhan pada Agustus 2025. Saat itu, berbagai isu yang beredar di ruang publik ikut memicu eskalasi dan aksi besar-besaran.
"Ini persis seperti kejadian pada Agustus tahun lalu yang berujung adanya aksi besar-besaran akibat isu yang dilempar ke publik," ujar Andreas di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Ia menilai kemunculan kembali video-video lama menjelang peringatan kemerdekaan patut dicermati serius. Apalagi, pihak yang diduga menggerakkan penyebaran isu serupa pada tahun sebelumnya tidak pernah diketahui secara terang.
Andreas khawatir kondisi tersebut kembali dimanfaatkan untuk menciptakan keresahan sekaligus mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan yang sebenarnya.
"Isu yang muncul tahun lalu itu patut diduga juga ada yang menggerakkan. Dan sama seperti sekarang, dikeluarkan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan," katanya.
Karena itu, pemerintah didesak membongkar rantai penyebaran video tersebut. Penelusuran tidak cukup berhenti pada akun yang mengunggah atau membagikan ulang, tetapi juga perlu diarahkan untuk mengetahui sumber pertama, pola distribusi, serta motif di balik penyebarannya.
Andreas menegaskan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, termasuk melalui media sosial. Namun, kebebasan berekspresi tidak boleh dijadikan pintu masuk bagi pihak tertentu untuk menyebarkan informasi palsu demi kepentingan tertentu.
"Menyampaikan aspirasi baik secara langsung maupun di media sosial tentunya itu hak setiap warga negara, tapi kalau hal tersebut dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk tujuan tertentu pula, itu yang sangat bahaya," tegasnya.
DPR juga meminta masyarakat tidak mudah terpancing oleh video yang beredar tanpa memeriksa waktu dan konteks kejadian. Rekaman lama yang dipasang dengan narasi baru dapat menciptakan kesan seolah situasi sedang genting, padahal faktanya berbeda.
Di sisi lain, maraknya konten semacam itu dinilai berpotensi menutup ruang publik untuk membahas persoalan yang jauh lebih penting. Perhatian masyarakat dapat tersedot pada isu yang sengaja dipanaskan melalui media sosial.
Andreas meminta masyarakat melakukan verifikasi berulang sebelum mempercayai maupun menyebarkan sebuah informasi.
"Pastikan menerima informasi dari sumber-sumber akurat. Dan kita harus terus cross check ulang berkali-kali kabar yang ada di media sosial agar tidak teperdaya isu yang dimaksudkan untuk memecah belah bangsa," ujarnya.
Pemerintah dan aparat penegak hukum kini dituntut tidak hanya mengimbau masyarakat agar waspada terhadap hoaks. Jika memang ditemukan unsur kesengajaan, pengusutan terhadap aktor dan motif penyebarannya menjadi penting untuk mencegah pola serupa kembali terjadi.
Terlebih, momentum menjelang 17 Agustus seharusnya tidak berubah menjadi ruang bagi provokasi digital. Publik membutuhkan informasi yang akurat, sementara pihak yang sengaja memainkan informasi palsu harus dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.**
