Jakarta, MI— Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali meningkat di tengah kondisi cuaca kering. Pemerintah kini memperketat pengawasan di enam provinsi yang dinilai paling rawan menjadi titik penyebaran api.
Enam wilayah tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di enam provinsi tersebut. Meski sejumlah titik api telah berhasil dikendalikan, potensi kebakaran masih menjadi perhatian serius.
“Yang kita waspadai memang ada pada enam provinsi itu, mulai dari Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dan itu pun sudah kita kendalikan sampai dengan saat ini,” kata Djamari dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026).
Pemerintah tidak hanya fokus pada enam provinsi tersebut. Sejumlah kawasan lain yang sempat dilanda kebakaran juga mendapat penanganan cepat untuk mencegah api meluas.
Kebakaran di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, misalnya, disebut telah berhasil dikendalikan. Pemerintah masih melakukan pemantauan terhadap satu lokasi api yang tersisa.
“Kalau yang enam provinsi kita pantau dengan ketat. Ada yang di luar enam provinsi, seperti misalnya kemarin terbakar di Bromo, itu sudah segera kita tuntaskan. Semalam sudah tuntas, tinggal satu lokasi api saja,” ujar Djamari.
Kebakaran di kawasan Gunung Gede-Pangrango, Jawa Barat, dan sekitar Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, juga dilaporkan telah selesai ditangani.
“Kemudian di Jawa Barat juga sudah selesai, di Gunung Gede-Pangrango di situ, itu pun sudah selesai. Kemudian di sekitar Rinjani juga ada, itu juga sudah selesai,” katanya.
Karhutla Sudah Lebih dari 100 Ribu Hektare
Ancaman karhutla menjadi semakin serius karena luas hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia hingga awal Agustus 2026 telah mencapai lebih dari 100.000 hektare.
Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan penyebaran api, termasuk operasi modifikasi cuaca (OMC). Namun, pelaksanaan OMC masih bergantung pada ketersediaan awan hujan.
Djamari berharap dalam beberapa hari ke depan kondisi atmosfer memungkinkan pemerintah menjalankan operasi tersebut.
“Semoga kita berharap dalam minggu ini sampai dengan 18 Agustus yang akan datang, kita menemukan awan hujan sehingga kita bisa kemudian OMC kita lakukan,” tegasnya.
Besarnya luasan lahan yang terbakar membuat pemerintah harus bergerak cepat. Selain pemadaman, pengawasan terhadap wilayah rawan menjadi kunci agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.**
