Jakarta, MI — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sumatera memperkuat kekompakan. Sinergi antarpimpinan daerah dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas sekaligus mengawal pertumbuhan ekonomi.
Tito menegaskan setiap unsur Forkopimda memiliki kewenangan dan kekuatan masing-masing. Jika kekuatan tersebut disatukan melalui koordinasi yang solid, berbagai persoalan daerah dapat ditangani lebih cepat dan efektif.
“Forkopimda ini masing-masing punya power. Dan power ini kalau disatukan akan solid, akan bagus,” ujar Tito saat Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatera di Balairung BP Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).
Menurut Tito, kekompakan tidak boleh hanya dibangun ketika konflik atau persoalan muncul. Komunikasi antarpimpinan harus dilakukan secara rutin agar potensi masalah dapat diantisipasi sejak awal.
Ia mendorong Forkopimda menggelar rapat secara berkala setidaknya satu hingga dua bulan sekali. Pertemuan informal juga dinilai penting untuk memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan antarunsur pimpinan daerah.
Tito menilai soliditas Forkopimda akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas pemerintahan. Sebaliknya, hubungan yang tidak harmonis berpotensi menghambat penyelesaian persoalan dan pelaksanaan pembangunan.
Selain stabilitas, Tito meminta kepala daerah dan Forkopimda di Sumatera ikut menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang kini berada di angka 5,29 persen.
“Pertumbuhan ekonomi kita di angka 5,29. Itu angka yang sangat bagus,” katanya.
Namun, Tito mengingatkan pertumbuhan ekonomi setiap daerah belum merata. Ia menyebut Kepulauan Riau dan Lampung sebagai wilayah di Sumatera yang pertumbuhan ekonominya berada di atas angka nasional.
Karena itu, daerah lain diminta memperkuat koordinasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan memastikan program serta belanja pemerintah benar-benar berjalan efektif.
“Tolong rekan-rekan yang daerah lain, provinsi lain betul-betul harus melakukan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ini harus didukung oleh teman-teman Forkopimda,” tegas Tito.
Tito juga mengingatkan ancaman kenaikan harga barang dan jasa, terutama komoditas pangan. Menurutnya, gejolak harga tidak hanya berdampak terhadap daya beli masyarakat, tetapi juga dapat merembet pada stabilitas keamanan dan politik.
“Karena kalau terjadi kenaikan harga barang dan jasa, harga pangan terutama, itu dampaknya akan langsung ke situasi keamanan,” ujarnya.
Karena itu, pengendalian inflasi tidak boleh hanya menjadi tugas kepala daerah. Seluruh unsur Forkopimda diminta ikut mengambil peran sesuai kondisi dan kewenangan masing-masing.**
