Jakarta, MI— Kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Pantai Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali menyoroti lemahnya pengawasan keselamatan transportasi laut.
Komisi V DPR mendesak Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi menyeluruh dan memperketat pemeriksaan kapal sebelum izin berlayar diterbitkan.
Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menilai keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap perjalanan kapal penyeberangan. Menurutnya, insiden berulang menunjukkan bahwa pengawasan tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif.
"Ya memang sejak dari awal, saya minta untuk dilakukan evaluasi menyeluruh. Isu pokoknya adalah menyangkut soal keselamatan. Safety dalam transportasi publik, terutama transportasi laut kita," kata Huda, Kamis (13/8/2026).
Huda meminta seluruh kapal menjalani ramp check secara menyeluruh sebelum mendapatkan izin berlayar. Pemeriksaan harus mencakup kondisi kapal, mesin hingga seluruh peralatan keselamatan.
"Yang pertama, kita ingin ramp check seluruh kapal itu diselenggarakan sebaik-baiknya. Dan pemberian izin berlayar itu kan wajib sebelumnya dilaksanakan ramp check," ujarnya.
Menurut Huda, pemeriksaan juga harus memastikan kapal tidak mengalami modifikasi yang melanggar standar keselamatan. Kapal penyeberangan harus dipastikan mampu mengangkut kendaraan dan barang sesuai kapasitas yang diperbolehkan.
"Ini penting. Jangan sampai kita ketemu kemarin di lapangan sudah terjadi modifikasi kapal yang tidak sesuai standar," tegasnya.
Pengawasan juga harus menyasar potensi kelebihan dimensi dan muatan atau over dimension over load (ODOL). Pemerintah diminta memastikan kendaraan, truk, barang, serta bahan yang diangkut tidak membahayakan keselamatan selama pelayaran.
Huda juga menyoroti persoalan manifes penumpang yang dinilai masih menjadi titik lemah dalam sejumlah kecelakaan kapal. Ia meminta Kementerian Perhubungan memastikan data manifes akurat dan sesuai dengan jumlah penumpang yang sebenarnya berada di kapal.
"Saya kemarin agak keras ngomong soal manifes ini karena yang terjadi peristiwa di Mutiara itu. Itu nggak ada, semua orang ragu pegang manifes. Waktu itu isunya 236, isu yang lain 271, dan seterusnya. Nah ini nggak boleh terulang kembali," katanya.
Menurut dia, perbedaan data penumpang bukan persoalan administratif semata. Dalam situasi darurat, manifes menjadi data vital bagi petugas SAR untuk memastikan siapa yang selamat, hilang, maupun menjadi korban.
"Semua sistem, manifes dipastikan tidak ada perbedaan antara manifes dengan jumlah penumpang," tegas Huda.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak kembali menunggu korban jatuh sebelum melakukan pembenahan. Setiap prosedur keselamatan yang sudah ditetapkan harus benar-benar diterapkan di lapangan.
"Karena kita nggak ingin ada preseden lagi. Padahal kemarin waktu peristiwa Mutiara II itu kita sudah bilang bahwa ini yang terakhir kalinya. Tapi apa yang terjadi hari ini kita sangat menyesal," ujarnya.
KMP Putri Yasmin terbakar saat melintas di perairan Pantai Sekotong, Lombok Barat, pada Rabu (12/8/2026) pagi. Kepulan asap membuat penumpang panik dan berupaya menyelamatkan diri menggunakan pelampung.
Kepala KSOP Lembar Syamsurizal saat kejadian menyebut sementara satu penumpang dipastikan meninggal dunia. Proses evakuasi dan pendataan korban kemudian dilakukan oleh tim terkait.**
