Jakarta, MI - Pemerintah langsung mempercepat penanganan dampak gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT). Fokus utama diarahkan pada evakuasi dan keselamatan warga, distribusi bantuan, pembukaan akses yang tertutup longsor, serta pemulihan layanan dasar seperti air bersih dan konektivitas jalan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk bergerak cepat dan terkoordinasi menangani dampak bencana.
Sejumlah pejabat pemerintah pusat juga ditugaskan menuju Labuan Bajo dan Maumere untuk memastikan respons darurat di lapangan berjalan optimal. Puluhan ribu paket sembako Bantuan Presiden (Banpres) turut diberangkatkan untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak.
“Pemerintah bergerak cepat. Yang paling utama adalah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan layanan yang dibutuhkan,” ujar AHY, Minggu (16/8/2026).
Menurut AHY, akses menuju wilayah terdampak menjadi salah satu persoalan yang harus segera ditangani. Sebab, jalur yang terputus dapat menghambat distribusi bantuan dan mobilitas tim penanganan bencana.
“Yang tidak kalah penting, akses menuju wilayah terdampak harus segera dipastikan agar proses penanganan darurat tidak terhambat,” katanya.
Dari sektor infrastruktur, AHY telah meminta Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan sumber daya untuk membuka kembali akses yang terdampak gempa dan longsor.
Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT kini menangani 12 titik longsoran. Sebanyak tiga titik berada di ruas Ruteng–KM 210, satu titik di ruas KM 210–Batas Kabupaten Manggarai, sedangkan delapan titik lainnya berada di ruas Aegela–Batas Kota Ende.
Sejumlah alat berat, termasuk loader dan excavator, telah diterjunkan untuk membersihkan material longsor. Upaya tersebut dilakukan agar jalur tetap bisa dilalui sekaligus mendukung kelancaran distribusi bantuan.
Namun, pengerjaan tetap memperhatikan keselamatan petugas karena potensi gempa susulan masih menjadi perhatian.
“Konektivitas adalah prioritas, karena tanpa akses, bantuan tidak akan sampai. Karena itu, jalan yang terdampak harus segera ditangani agar mobilitas petugas, bantuan logistik, dan masyarakat tetap dapat berlangsung,” tegas AHY.
Selain jalan dan konektivitas, pemerintah juga memprioritaskan pemulihan layanan dasar, khususnya ketersediaan air bagi masyarakat terdampak.
Kementerian PU melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah infrastruktur sumber daya air di wilayah yang terdampak gempa. Pemeriksaan awal menunjukkan Bendungan Napungete, Waerita, dan Mbay secara visual masih berada dalam kondisi baik.
Meski demikian, pemeriksaan teknis secara lebih mendalam masih dilakukan untuk memastikan keamanan seluruh bangunan.
Sementara itu, pada Bendung dan jaringan Daerah Irigasi Wae Laku di Manggarai Timur ditemukan kerusakan ringan pada bendung. Material longsor juga menutup saluran sekunder sehingga diperlukan penanganan lebih lanjut.
BBWS Nusa Tenggara II telah menyiagakan sejumlah peralatan pendukung, antara lain drilling rig dan truck crane, untuk mempercepat penanganan jika sewaktu-waktu diperlukan di lapangan.
Pemerintah juga memberi perhatian terhadap SPAM Waemese di Labuan Bajo. Pemulihan fasilitas tersebut diharapkan dapat segera mengembalikan pelayanan air minum kepada masyarakat.
Penanganan Daerah Irigasi Wae Laku juga terus dilakukan untuk memastikan layanan sumber daya air tetap berjalan.
“Prioritas kami dari sisi infrastruktur adalah jangan sampai kerusakan dan terputusnya akses memperberat kondisi masyarakat ataupun menghambat penanganan darurat. Konektivitas dan layanan dasar yang terdampak harus dipulihkan secepat mungkin,” kata AHY.
Selain penanganan darurat, pemerintah terus melakukan assessment terhadap berbagai fasilitas yang terdampak gempa. Pemeriksaan mencakup jalan, jembatan, infrastruktur sumber daya air, sistem penyediaan air minum, rumah warga, hingga fasilitas publik lainnya.
Hasil assessment tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebutuhan penanganan pada tahap selanjutnya.
Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga terus mengonsolidasikan langkah Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, BNPB, pemerintah daerah, BPBD, serta unsur terkait lainnya.
Langkah tersebut dilakukan agar respons pemerintah berlangsung cepat, terpadu, dan tidak tumpang tindih.
“Pemerintah terus berkoordinasi dan hadir memastikan proses cepat tanggap darurat bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi atas rumah, infrastruktur, dan fasilitas publik dapat berjalan efektif, cepat, dan tepat guna,” tutur AHY.
AHY menegaskan penanganan gempa NTT tidak berhenti setelah fase tanggap darurat selesai. Pemerintah akan melanjutkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan hasil pemeriksaan kerusakan serta kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan pembangunan kembali harus memperhatikan aspek keamanan dan ketangguhan terhadap risiko bencana.
“Setelah fase darurat, kita harus memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tuntas. Infrastruktur yang dibangun kembali harus lebih kuat dan lebih tahan terhadap gempa sehingga masyarakat juga semakin terlindungi,” ujarnya.
AHY juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang berada di lapangan, mulai dari TNI, Polri, BPBD, relawan, pemerintah daerah, hingga jajaran teknis kementerian yang terlibat dalam penanganan bencana.
“Kepada seluruh petugas di lapangan, TNI, Polri, BPBD, relawan, dan jajaran teknis kementerian, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Teruslah bekerja dengan cepat, cermat, dan penuh empati,” kata AHY.
Di tengah proses penanganan tersebut, AHY menyampaikan belasungkawa kepada masyarakat NTT yang kehilangan anggota keluarga, mengalami luka, maupun menderita kerugian akibat gempa bumi.
