Jakarta, MI — Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menanggapi aksi BEM Universitas Indonesia (UI) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa (18/8/2026). Ia menilai demonstrasi merupakan bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat yang tidak perlu dipersoalkan selama berlangsung tertib.
Saan menegaskan mahasiswa memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan berbagai persoalan nasional. Namun, kebebasan tersebut harus tetap dijalankan dengan menjaga ketertiban.
“Kalau demo itu biasa saja, kalau demo yang penting tertib ya,” kata Saan di Kompleks DPR/MPR.
Aksi BEM UI kali ini membawa sejumlah tuntutan yang menyasar persoalan ekonomi, politik, pembangunan, hingga penanganan bencana.
Salah satu tuntutan yang mendapat perhatian adalah desakan agar pemerintah menetapkan bencana di wilayah Sumatera dan Flores sebagai bencana nasional.
Menanggapi tuntutan tersebut, Saan mengatakan pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat. Menurut dia, fokus utama pemerintah seharusnya memastikan masyarakat terdampak memperoleh penanganan maksimal.
“Yang penting kan soal penanganannya ya, bukan statusnya. Jadi sekali lagi, pemerintah sudah maksimal yang saya lihat, bahkan rumah sakit lapangan untuk menangani korban-korban yang membutuhkan perawatan medis,” ujarnya.
BEM UI dalam aksinya mengusung delapan tuntutan. Mahasiswa meminta pemerintah menghentikan praktik yang mereka sebut sebagai “penjajahan negara atas rakyat sendiri” serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Mahasiswa juga mendesak pelaksanaan reforma agraria sejati, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta evaluasi total proyek strategis nasional.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga menjadi sasaran kritik mahasiswa.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan pemusatan kekuasaan, transfer ke daerah, otonomi daerah, percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana, serta penolakan terhadap tindakan represif dan intervensi TNI-Polri di ruang sipil.
BEM UI juga meminta pembubaran YON TP.**
