Jakarta, MI– Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026). Mahasiswa melontarkan kritik keras terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
Dalam aksi bertajuk #MerebutKemerdekaan, BEM UI menyoroti persoalan ekonomi, korupsi, pengelolaan anggaran negara, otonomi daerah, hingga penggunaan aparat dalam ruang sipil.
Mahasiswa menilai kemerdekaan tidak cukup dirayakan melalui seremoni. Menurut mereka, kemerdekaan harus tercermin dalam kesejahteraan, keadilan, serta perlindungan hak-hak masyarakat.
BEM UI bahkan menyebut praktik yang mereka nilai menyerupai “penjajahan” kini dapat muncul melalui kebijakan negara sendiri.
“Pola-pola penjajahan semakin terlihat kembali, mulai dari penarikan pajak, penyusutan ruang sipil, melemahnya otonomi daerah, hingga penggunaan anggaran negara secara sewenang-wenang," katanya dalam pernyataan sikap yang diterima monitorindonesia.com.
Kritik tersebut menjadi salah satu sorotan utama mahasiswa. Mereka mempertanyakan kebijakan negara yang menarik penerimaan dari masyarakat melalui pajak, tetapi pada saat yang sama dinilai belum optimal dalam memastikan penggunaan APBN benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
BEM UI juga mengaitkan kritik tersebut dengan kondisi masyarakat di wilayah terdampak bencana, khususnya Flores. Mereka menilai persoalan keselamatan dan pemulihan warga harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Di balik megahnya seremoni upacara kemerdekaan di Istana Negara, masih ada ratusan warga Flores yang meringkuk menunggu datangnya bencana susulan," tegasnya.
Delapan Tuntutan BEM UI
Dalam aksinya, BEM UI membawa delapan tuntutan utama kepada pemerintah.
Pertama, mahasiswa menuntut penghentian apa yang mereka sebut sebagai penjajahan negara terhadap rakyat sendiri.
Kedua, mereka mendesak pemerintah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ketiga, BEM UI meminta pemerintah mewujudkan reforma agraria sejati.
Keempat, mahasiswa mendesak harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) diturunkan.
Kelima, mereka meminta evaluasi total terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) serta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Keenam, BEM UI menolak pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Mereka meminta otonomi daerah dikembalikan.
Ketujuh, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana.
Kedelapan, BEM UI menuntut penghentian tindakan represif dan intervensi TNI-Polri di ruang sipil serta pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan (YON TP).**
