Jakarta, MI— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera turun tangan mengendalikan kenaikan harga beras di sejumlah wilayah.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan, beras merupakan komoditas pangan utama yang sangat berpengaruh terhadap inflasi. Kenaikan harga sekecil apa pun dapat langsung menekan daya beli masyarakat.
"Beras ini besar sekali. Jadi kalau sedikit saja kenaikan harga beras mengenai inflasi kita naik, karena semua makan beras. Kalau cabai, sebagian tidak makan cabai," kata Tomsi dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2026, Selasa (18/8/2026).
Tomsi menyoroti kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Di Kabupaten Bone Bolango, harga beras tercatat naik sekitar 13 persen. Sementara di Kabupaten Pohuwato, kenaikannya mendekati 10 persen.
Ia meminta Pemda dan TPID tidak hanya memantau harga dari laporan, tetapi langsung melakukan inspeksi pasar. Langkah itu diperlukan untuk memastikan stok tersedia dan mengetahui penyebab kenaikan harga.
Khusus Bone Bolango, Tomsi meminta Perum Bulog segera berkoordinasi dengan Pemda untuk menggelar operasi pasar.
"Jadi tidak boleh sedikit pun ada kenaikan harga beras dengan stok kita yang banyak," tegasnya.
Tomsi juga memperingatkan daerah agar tidak menunggu harga melonjak sebelum melakukan intervensi. Menurutnya, fungsi TPID justru memastikan gejolak harga dapat dicegah sejak awal.
"Jangan nunggu naik dulu baru kita berbuat. Itulah gunanya supaya jangan sempat naik," ujarnya.
Ia meminta seluruh daerah yang mengalami kenaikan harga beras segera melakukan sidak pasar. TPID juga diminta memperkuat koordinasi dengan Bulog, BPS, serta Forkopimda untuk memantau pergerakan harga dan distribusi beras.
Tomsi menilai kenaikan harga beras seharusnya dapat ditekan karena stok nasional berada pada level tinggi. Ia menyebut persediaan beras mencapai hampir 5,7 juta ton, angka yang diklaim sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah.
"Beras kita banyak, hampir 5,7 juta ton, terbanyak sepanjang sejarah. Kalau sampai naik, apalagi naiknya tinggi, ini berarti kesalahan ada pada kita," kata Tomsi.
Data BPS menunjukkan harga beras memang memiliki pengaruh kuat terhadap inflasi. Pada September 2023, inflasi beras mencapai 5,61 persen. Tekanan kembali terlihat pada Februari 2024 ketika inflasi beras mencapai 5,32 persen.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono juga mengungkapkan jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras bertambah.
"Jika dibandingkan dengan minggu lalu jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan harganya, yaitu 106 kabupaten/kota, sekarang menjadi 120 kabupaten/kota," ujar Ateng.**
