Jakarta, MI– Penanganan korban gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) didesak tidak berhenti di posko kesehatan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diminta menerjunkan dokter keliling untuk mendatangi langsung korban yang tidak mampu menuju fasilitas kesehatan.
Desakan itu disampaikan anggota Komisi IX DPR sekaligus Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago. Menurutnya, kondisi korban dan pengungsi membutuhkan layanan kesehatan yang lebih aktif, terutama bagi mereka yang mengalami keterbatasan mobilitas.
“Kementerian Kesehatan harus jemput pasien, datangi pasien yang tidak sanggup ke pos kesehatan dengan dokter kelilingnya, agar pasien tidak perlu susah menuju ke pos kesehatan dengan tandu dan lain-lain,” ujar Irma kepada wartawan, Selasa (18/8/2026).
Irma juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan obat-obatan bagi pengungsi. Obat untuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), vitamin, air bersih, hingga fasilitas sanitasi dinilai menjadi kebutuhan mendesak di tengah kondisi pascagempa.
“Obat-obatan khusus seperti untuk ISPA dan vitamin daya tahan tubuh juga sangat dibutuhkan oleh para pengungsi selain jamban dan air bersih tentunya,” katanya.
Menurut Irma, penanganan bencana harus dilakukan secara terkoordinasi dan tidak boleh mengulang kelemahan dalam penanganan bencana sebelumnya. Ia meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan setiap bantuan dan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan korban.
“Kalau tidak salah kan sudah ada Badan Penanggulangan Bencana, harusnya kasus Aceh bisa jadi pelajaran, jangan sampai ada lagi pembuatan sumur bor Rp150 juta," lanjutnya.
Irma menegaskan DPR akan mengawal penggunaan anggaran untuk pemulihan serta bantuan bagi masyarakat terdampak gempa.
Desakan tersebut muncul ketika skala kerusakan akibat gempa NTT terus terungkap. BPBD Provinsi NTT mencatat 7.968 rumah warga mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan hingga berat.
Selain rumah, sebanyak 744 fasilitas umum dan infrastruktur juga dilaporkan mengalami kerusakan. Data tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah setelah proses verifikasi di lapangan selesai.**
