Jakarta, MI– Ketua Komisi V DPR Lasarus mendesak Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi segera membenahi sistem keselamatan transportasi nasional. DPR memberi kesempatan kepada Kementerian Perhubungan untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang dinilai serius, terutama pada transportasi kereta api dan laut.
Desakan itu disampaikan Lasarus usai rapat kerja Komisi V DPR bersama Menteri Perhubungan, Rabu (19/8/2026). Ia menilai persoalan keselamatan tidak bisa dilepaskan dari kondisi anggaran Kementerian Perhubungan yang terus menurun.
“Kita memang menghadapi problem. Kementerian Perhubungan ini kan anggarannya menurun terus,” kata Lasarus.
Menurut Lasarus, persoalan keselamatan sudah terlihat di berbagai moda transportasi. Pada sektor perkeretaapian, misalnya, penggantian sistem persinyalan membutuhkan anggaran besar untuk mencegah kecelakaan berulang.
“Kereta api untuk mengganti sinyal saja butuh dana. Hitungan kami kemarin Rp5-6 triliun untuk kereta api, supaya tidak ada lagi tabrakan seperti kemarin,” ujarnya.
Yang menjadi sorotan, kata Lasarus, sistem persinyalan tersebut hingga kini belum seluruhnya diganti maupun diperbaiki.
“Apakah sekarang sinyal sudah diganti? Belum. Sudah diperbaiki? Belum,” tegasnya.
Lasarus juga menyoroti persoalan yang dinilai jauh lebih kompleks di sektor transportasi laut. Salah satu masalah yang mencuat dalam rapat adalah ketidaksesuaian data manifest penumpang antar-kapal.
Ia mempertanyakan bagaimana sistem pencatatan penumpang bisa menghasilkan data yang berbeda, meski pemerintah telah menerapkan sistem barcode.
“Kita baru tanya satu-dua kenapa bisa beda manifestasi antara setiap kapal ini beda. Ada yang kurang, ada yang lebih,” kata Lasarus.
Menurut dia, pemerintah menjelaskan bahwa pencatatan telah menggunakan barcode. Namun sistem tersebut belum mampu menjawab ketika terdapat selisih jumlah penumpang.
“Kami sudah pakai sistem barcode. Tapi hitungannya barcode masuk kapal atau beli tiket masuk kapal. Tapi kenapa bisa kurang 39 orang? Tidak bisa dijawab pertanyaan itu,” ujarnya.
Selisih 39 penumpang tersebut menjadi persoalan serius karena menyangkut keselamatan dan proses pencarian korban ketika terjadi kecelakaan kapal.
“Basarnas juga masih coba cari, di mana 39 ini? 39 loh,” kata Lasarus.
Ia juga menyinggung persoalan manifest yang justru mencatat jumlah penumpang lebih banyak. Menurut dia, masalah tersebut sudah berulang dan tidak boleh terus dibiarkan.
“Yang lebih ini sudah menjadi penyakit. Yang lebih ini,” tegasnya.
Lasarus secara terbuka meminta Menteri Perhubungan segera membenahi seluruh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Ia menilai pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar menyelesaikan satu kasus.
“Saya bilang sama Pak Dirjen, Pak Menteri, rapikan semua KSOP itu,” tegas Lasarus.
Ia bahkan memperingatkan bahwa DPR akan mengambil langkah lebih keras apabila Kementerian Perhubungan tidak segera menyelesaikan persoalan tersebut.
“Ini Pak Menterilah kita beri kesempatan. Kalau Pak Menteri tidak bisa menyelesaikan dalam waktu dekat, kami tadi sudah sepakat, kita akan bentuk Panja,” ujarnya.
Panja tersebut nantinya akan memeriksa seluruh KSOP di Indonesia untuk mencari akar persoalan yang menyebabkan ketidaktertiban administrasi dan lemahnya pengawasan keselamatan pelayaran.
“Kami akan periksa semua KSOP di seluruh Indonesia. Kenapa kejadian ini bisa terjadi,” kata Lasarus.**
