Jakarta, MI – DPR mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran Rp290,9 miliar yang dibutuhkan untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai pencairan anggaran tersebut tidak boleh ditunda. Dana itu dibutuhkan untuk memastikan kegiatan pencegahan sekaligus penanganan karhutla dapat berjalan efektif di lapangan.
"Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp290.901.300.000 untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan," ujar Daniel, Rabu (19/8/2026).
Daniel menegaskan anggaran tersebut harus segera menjadi dukungan operasional bagi petugas yang berada di lapangan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, upaya mencegah dan memadamkan kebakaran berisiko tidak maksimal.
"Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya," tegasnya.
Menurut Daniel, anggaran Rp290,9 miliar tersebut tidak semestinya hanya dilihat sebagai biaya pemadaman ketika api sudah membesar. Operasional pencegahan harus diperkuat agar titik api dapat ditangani sedini mungkin sebelum berkembang menjadi karhutla yang lebih luas.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan dan dukungan operasi di wilayah rawan kebakaran. Kecepatan pencegahan menjadi kunci untuk menekan dampak karhutla.
Daniel juga menyoroti dampak kebakaran yang mulai mengganggu kehidupan masyarakat. Buruknya kualitas udara bahkan membuat aktivitas sekolah di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak terpaksa diliburkan.
Karhutla, kata dia, telah berkembang menjadi persoalan yang menyentuh kesehatan masyarakat, ekonomi, hingga hubungan dengan negara tetangga akibat kabut asap lintas batas.
Karena itu, ia meminta pemerintah mempercepat pengambilan keputusan dan tidak terjebak dalam koordinasi yang berlarut-larut.
"Kebakaran sudah menjalar ke mana-mana. Panjangnya rapat koordinasi justru menyebabkan lambatnya penanganan. Cukup satu lembaga yang ditunjuk sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien dan cepat," katanya.
Daniel mengusulkan Kementerian Kehutanan menjadi lembaga yang memegang kendali utama penanganan karhutla. Ia juga meminta operasi water bombing segera diperkuat untuk menjangkau kawasan yang sulit dipadamkan dari darat.**
