Jakarta, MI - Pemerintah menaikkan anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN 2027 menjadi Rp195,32 triliun. Kenaikan ini mendapat apresiasi dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Slamet, yang menilai penguatan anggaran tersebut harus dibarengi dengan program yang benar-benar meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2027, anggaran ketahanan pangan naik sekitar 2,3 persen dibandingkan outlook 2026 yang mencapai Rp190,95 triliun.
Menurut Slamet, peningkatan anggaran tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat sektor pangan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Namun, besarnya anggaran harus diikuti dengan pengawasan agar penggunaannya memberikan manfaat yang terukur.
“Kami mengapresiasi peningkatan anggaran ketahanan pangan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian serius terhadap sektor yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Tugas kita selanjutnya adalah memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani dan nelayan,” ujar Slamet.
Slamet yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran DPR RI menilai sejumlah target pemerintah pada 2027 cukup progresif.
Beberapa di antaranya mencakup pengembangan kawasan padi seluas 2,7 juta hektare, cetak sawah 100.000 hektare, optimasi lahan 200.000 hektare, serta pembangunan jaringan irigasi untuk 55.765 hektare.
Pemerintah juga menargetkan distribusi 23.528 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) prapanen, revitalisasi 616 hektare lahan garam, serta pembenahan 400 Kampung Nelayan Merah Putih.
Meski demikian, Slamet mengingatkan agar keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah proyek atau aset yang dibangun.
“Jangan berhenti pada berapa hektare lahan dibangun, berapa alsintan dibagikan, atau berapa kampung nelayan dibentuk. Kita perlu mengukur berapa produktivitas yang meningkat, berapa biaya produksi yang turun, dan seberapa besar pendapatan petani serta nelayan bertambah,” tegasnya, Kamis (20/8/2026)
Slamet menilai program ketahanan pangan perlu dirancang secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Peningkatan produksi, menurutnya, tidak akan optimal apabila tidak dibarengi dengan ketersediaan irigasi, sarana produksi, pembiayaan, fasilitas pascapanen, hingga kepastian pasar.
Ia juga mendorong agar subsidi pupuk, pembiayaan alsintan, serta berbagai skema pembiayaan sektor pangan semakin mudah diakses oleh petani kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya.
Selain produksi, pemerintah juga dinilai perlu memperkuat rantai pasok dan cadangan pangan. Dengan demikian, peningkatan produksi di tingkat petani dan nelayan dapat berjalan beriringan dengan stabilitas harga pangan di tingkat konsumen.
“Produksi yang meningkat harus diikuti dengan sistem distribusi dan cadangan pangan yang kuat. Jangan sampai produksi di tingkat hulu meningkat, tetapi harga di konsumen tetap tinggi atau justru terjadi gejolak karena rantai pasok tidak siap,” ujarnya.
Menurut Slamet, keberhasilan agenda ketahanan pangan nasional juga sangat bergantung pada keterhubungan program pemerintah pusat dengan pembangunan di daerah.
Ia menyoroti optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp473,6 miliar yang diarahkan untuk mendukung jalan usaha tani, penyuluhan, kesehatan hewan, serta pembangunan infrastruktur kawasan produksi.
Slamet berharap dukungan tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem pangan yang saling terhubung.
“Arah kebijakannya sudah tepat dan perlu kita dukung bersama. Tantangannya adalah memastikan anggaran Rp195,32 triliun tersebut menghasilkan outcome yang nyata: pangan semakin tersedia dan terjangkau, petani dan nelayan semakin sejahtera, serta ketergantungan pangan nasional semakin berkurang,” katanya.
Ia menegaskan, penguatan anggaran ketahanan pangan seharusnya tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran dan pembangunan fisik. Lebih jauh, kebijakan tersebut harus menjadi instrumen untuk memperkuat fondasi produksi pangan nasional.
“Semangatnya bukan sekadar membelanjakan anggaran, tetapi membangun kedaulatan pangan Indonesia,” tegas Slamet.
