Jakarta, MI— Komisi V DPR RI geram dengan kembali terjadinya kecelakaan di jalur kereta api. Dua orang tewas tertemper KRL di Kalideres, Jakarta Barat, dan Tebet, Jakarta Selatan, pada waktu yang hampir bersamaan.
Kondisi ini mendorong Komisi V DPR memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mengevaluasi persoalan perlintasan sebidang yang dinilai masih menjadi titik rawan kecelakaan.
Ketua Komisi V DPR Lasarus menegaskan persoalan tersebut tidak bisa terus dibiarkan.
“Pasti akan kami panggil lagi Kemenhub dan KAI. Waktunya akan dikabari,” kata Lasarus, Jumat (21/8/2026).
Menurut Lasarus, keselamatan pengguna jalan di perlintasan sebidang harus menjadi perhatian serius. Selama perlintasan sebidang, baik resmi maupun ilegal, belum ditangani secara menyeluruh, kecelakaan akan terus berpotensi terjadi.
“Selama semua perlintasan sebidang baik yang resmi maupun yang tidak resmi belum ditangani, kejadian seperti ini akan terus berulang. Maut mengintai setiap saat di perlintasan sebidang,” tegasnya.
Komisi V DPR meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan perlintasan sebidang di seluruh Indonesia.
“Komisi V mendorong agar pemerintah segera menyelesaikan perlintasan sebidang di seluruh Indonesia,” ujar Lasarus.
Dua insiden maut tersebut terjadi pada Kamis (20/8/2026) sekitar pukul 06.30 WIB di dua jalur berbeda.
Di Kalideres, seorang pelajar SMA berinisial DK (18) tewas setelah tertemper KRL di antara Stasiun Rawa Buaya dan Batu Ceper, Jakarta Barat.
Korban disebut sedang membonceng ayahnya menggunakan sepeda motor untuk berangkat sekolah ketika kendaraan mereka tertemper kereta.
Sementara itu, di Tebet, Jakarta Selatan, seorang pria lanjut usia bernama Ishak (80) meninggal dunia setelah tertemper KRL di jalur Bogor-Jakarta Kota.
Polisi telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian di Jalan Kebon Baru RT 06/RW 06, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet.
“Korban seorang laki-laki diketahui bernama Ishak, usia 80 tahun,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi.
Dua kecelakaan dalam waktu berdekatan tersebut kembali membuka persoalan lama mengenai keselamatan di perlintasan sebidang.
Bagi Komisi V DPR, penyelesaian tidak boleh berhenti pada evaluasi setelah kecelakaan terjadi. Pemerintah dan operator kereta didesak membenahi titik-titik rawan agar perlintasan sebidang tidak terus menjadi perangkap maut bagi masyarakat.**
