Jakart, MI - Kasus peredaran meterai palsu yang disebut menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp1 triliun mendapat perhatian serius dari DPR. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi PKB Rano Alfath meminta aparat tidak berhenti pada penangkapan pelaku, tetapi membongkar seluruh jaringan di balik bisnis ilegal tersebut.
Rano mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya bersama Direktorat Pajak Kementerian Keuangan yang berhasil mengungkap sindikat produsen meterai palsu dalam jumlah besar.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, aparat menyita sekitar 3,4 juta keping meterai palsu. Polisi juga menemukan satu mesin produksi yang mampu mencetak hingga 900.000 keping meterai dalam 10 hari, serta tiga gulung bahan baku yang diduga digunakan untuk memproduksi meterai secara massal.
Sindikat tersebut diketahui telah mengedarkan sekitar 4 juta keping meterai palsu dengan omzet yang mencapai Rp40 miliar.
"Saya mengapresiasi keberhasilan Polda Metro Jaya bersama Kementerian Keuangan dalam membongkar sindikat produsen meterai palsu ini. Praktik kejahatan seperti ini betul-betul merugikan negara, dan pada saat yang sama masyarakat juga ikut dirugikan," kata Rano, Jumat, (21/8/2026).
Menurut Rano, pemalsuan meterai tidak bisa dipandang hanya sebagai kejahatan pemalsuan. Praktik tersebut juga berkaitan langsung dengan penerimaan negara sehingga pengawasan terhadap produksi dan distribusi meterai perlu diperketat.
Politikus PKB asal daerah pemilihan Banten III itu meminta kepolisian mengusut kasus secara menyeluruh. Penelusuran, kata dia, harus mencakup pihak yang terlibat dalam proses produksi, distribusi hingga pemasaran meterai palsu.
"Polisi harus terus mengusut tuntas kasus ini dan menyeret seluruh pelakunya ke meja hijau. Jangan berhenti hanya pada pelaku yang sudah ditangkap. Kalau ada jaringan yang lebih besar di belakangnya, harus dibongkar sampai tuntas," tegas Rano.
Ia menilai pengungkapan sindikat tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan. Pemerintah bersama aparat penegak hukum juga perlu membangun langkah pencegahan agar modus serupa tidak kembali terjadi.
"Ke depan, pemerintah dan kepolisian harus memperkuat sistem pencegahan dan pengawasan terhadap pemalsuan meterai. Jangan sampai praktik seperti ini terus berulang dan semakin besar merugikan negara maupun masyarakat," ujarnya.
Selain memperkuat penindakan, Rano menilai edukasi kepada masyarakat tidak kalah penting. Sosialisasi mengenai ciri-ciri meterai asli dan palsu perlu dilakukan secara luas agar masyarakat tidak mudah menjadi korban.
Menurut dia, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang sederhana dan mudah dipahami, terutama terkait cara mengenali meterai yang sah sebelum digunakan dalam berbagai dokumen.
"Perlu ada sosialisasi yang masif kepada masyarakat tentang bagaimana membedakan meterai asli dan palsu. Masyarakat harus diberi informasi yang mudah dipahami, sehingga tidak mudah tertipu atau tanpa sengaja menggunakan meterai palsu," kata Rano.
Wakil Ketua Umum PKB tersebut juga mengajak masyarakat ikut membantu pemberantasan peredaran meterai palsu. Jika menemukan meterai yang mencurigakan atau mengetahui adanya aktivitas produksi dan distribusi meterai palsu, masyarakat diminta segera melapor kepada aparat.
"Kalau masyarakat menemukan meterai yang diduga palsu atau mengetahui adanya praktik produksi dan peredaran meterai palsu, segera laporkan kepada polisi. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk membantu aparat memberantas kejahatan ini," pungkasnya.
Pengungkapan kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa peredaran meterai palsu bukan hanya merugikan masyarakat yang menggunakannya, tetapi juga berpotensi menggerus penerimaan negara. Karena itu, pengawasan dari hulu hingga hilir dinilai penting untuk memutus mata rantai bisnis meterai palsu.
