Jakarta, MI - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penyaluran bantuan gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang belum merata. Masalah ini dinilai tak lepas dari lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat.
Purbaya mengatakan pemerintah telah mengalokasikan Rp44 miliar untuk penanganan darurat bencana di NTT. Presiden Prabowo Subianto juga menyiapkan opsi tambahan anggaran, sementara pegawai Kementerian Keuangan ikut menggalang bantuan secara swadaya.
“Ada satu truk oleh-oleh, ada selimut 380 lembar, cukup kelihatan dengan permintaan tadi kan. Terpal 81 buah, tadi perlu 160, ya? Nanti kita tambah lagi kalau perlu, ya,” kata Purbaya usai meninjau langsung penanganan dan penyaluran bantuan bagi korban bencana gempa NTT, dikutip Jumat (21/8/2026).
Pemerintah memastikan pasokan logistik, mulai dari sembako, kebutuhan dapur umum hingga kebutuhan balita, terus dikirim ke sejumlah titik pengungsian.
Namun, saat mengecek kondisi di lapangan, Purbaya menemukan masih ada wilayah terdampak yang belum menerima bantuan selama empat hari. Kondisi itu ditemukan di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.
Purbaya menegaskan persoalan tersebut bukan karena keterbatasan anggaran. Dia meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera mengecek dan menangani kawasan tersebut.
“Oh, kita akan minta BNPB untuk melihat daerah itu. Yang jelas dari Kementerian Keuangan, kami nyiapin dana yang cukup sehingga BNPB kinerjanya tidak terganggu,” tuturnya.
Temuan itu sekaligus membuat Purbaya menyoroti pemetaan kebutuhan logistik dan koordinasi penanganan bencana di daerah yang dinilainya masih lemah.
“Kayaknya seperti enggak ada koordinasi antara daerah sama pusat untuk penanggulangan bencananya. Karena ketika saya tanya di BPBD, banyak enggak tahunya,” ujarnya.
