Jakarta, MI – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan semakin mengkhawatirkan. Ribuan titik panas tersebar di hampir seluruh provinsi, sementara kabut asap mulai mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak pemerintah mengambil langkah luar biasa untuk menghentikan meluasnya karhutla. Ia mengingatkan Indonesia tidak boleh kembali terjebak dalam bencana asap seperti yang terjadi pada 1997-1998.
"Pada tahun 1997-1998 lalu, Indonesia juga dilanda fenomena El Nino yang kemudian menyebabkan krisis besar, karena memicu kebakaran di lebih dari 9 juta hektare lahan Kalimantan. Peristiwa itu kemudian jadi bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20. Ini tidak boleh berulang sekarang ini," kata Alex, Jumat (21/8/2026).
Berdasarkan data BNPB per Rabu (19/8), terdapat 1.487 titik panas di wilayah Kalimantan. Sebaran tersebut menunjukkan karhutla telah menjadi ancaman lintas provinsi.
Alex menyebut Kalimantan Tengah menjadi salah satu episentrum utama kebakaran. Kondisi tersebut diperparah cuaca kering akibat fenomena El Nino.
"Penyebaran titik Karhutla ini terjadi hampir di setiap provinsi dengan Kalimantan Tengah jadi episentrum kebakaran dengan konsentrasi tertinggi. Penanganan Karhutla Kalimantan ini mesti segera jadi prioritas nasional," tegasnya.
Dampak karhutla juga mulai terasa serius di sejumlah daerah. Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, bahkan memperpanjang status tanggap darurat hingga 4 September 2026.
Di daerah tersebut, karhutla telah menghanguskan 859,49 hektare lahan dalam 189 kejadian. Terdapat 461 titik panas yang terdeteksi, dengan Kecamatan Arut Selatan dan Kumai menjadi wilayah paling terdampak.
Di Arut Selatan tercatat 98 kejadian yang membakar sekitar 180,475 hektare lahan dengan 226 titik panas. Sementara di Kecamatan Kumai terdapat 63 kejadian dengan luas lahan terbakar mencapai 584,41 hektare.
Alex menilai pola penanganan karhutla harus dievaluasi total. Pemerintah, menurutnya, tidak boleh hanya bergerak setelah api membesar.
"Data MapBiomas Fire menunjukkan, puncak kebakaran yang terjadi periode tahun 2014, 2015 dan 2019, sekitar 61 persen Karhutla terjadi antara September hingga November dengan puncaknya di Oktober. Catatan sejarah ini merupakan warning bagi pemerintah, bahwa metode yang digunakan selama ini perlu dievaluasi total agar dampaknya tak kembali berulang," ujarnya.
Ia mendorong pemerintah memperkuat deteksi dini, patroli kawasan rawan, serta meningkatkan akurasi sistem peringatan berbasis satelit.
Pemberdayaan masyarakat juga dinilai menjadi kunci. Program Desa Peduli Api dan pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar harus diperluas agar masyarakat memiliki alternatif selain menggunakan api.
"Program Desa Peduli Api dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar perlu diperluas," tuturnya.
Ancaman karhutla kini tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan. Kualitas udara di Palangka Raya tercatat mencapai AQI 487 pada 19 Agustus 2026, masuk kategori berbahaya.
Jarak pandang di sejumlah wilayah juga merosot hingga sekitar 1,4 kilometer akibat pekatnya kabut asap. Di Banjarbaru, kondisi tersebut bahkan berdampak terhadap pendidikan. Dinas Pendidikan menunda jam masuk TK, SD, dan SMP hingga pukul 09.00 Wita.**
