Jakarta, MI - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan delegasi tingkat tinggi dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang dipimpin Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Pertahanan Dong Jun di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2026) malam.
Pertemuan tersebut membahas penguatan kemitraan strategis komprehensif, stabilitas kawasan, serta peningkatan kerja sama di bidang ekonomi, keamanan maritim, dan pertahanan.
Pertemuan berlangsung saat dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik terus bergerak dinamis. Dialog langsung dengan dua pejabat penting Beijing itu menjadi bagian dari upaya Indonesia menjaga kepentingan ekonomi sekaligus memperkuat diplomasi pertahanan.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menilai pertemuan tersebut menunjukkan konsistensi Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Menurutnya, keterbukaan Jakarta dalam berdialog langsung dengan para pengambil kebijakan luar negeri dan pertahanan Tiongkok menunjukkan kedaulatan diplomasi yang matang.
“Pertemuan ini merupakan manifestasi nyata dari doktrin politik bebas dan aktif yang adaptif dengan perkembangan zaman. Indonesia tidak membatasi diri untuk berdialog dan berkolaborasi dengan kekuatan besar mana pun, selama kerja sama tersebut berpijak pada asas saling menghormati dan membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional,” kata dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta itu dalam keterangannya.
Teguh menyebut pendekatan Indonesia saat ini juga mencerminkan pragmatic non-alignment atau ketidakberpihakan pragmatis (ketidakberpihakan yang pragmatis). Artinya, Indonesia tidak sekadar menjaga jarak dari kekuatan besar, tetapi aktif menjalin kerja sama fleksibel berbasis kebutuhan strategis tanpa harus terikat dalam pakta militer atau aliansi formal.
“Dalam paradigma pragmatic non-alignment, Indonesia tidak terjebak dalam dikotomi persaingan hegemoni antara Washington dan Beijing. Kita memilih untuk bermitra secara substantif dan rasional; bekerja sama erat dengan Tiongkok di sektor investasi, industri, dan dialog keamanan, sembari tetap menjaga kemitraan strategis dengan negara-negara Barat dan mitra kawasan lainnya,” jelas Teguh.
Kehadiran Menteri Pertahanan Tiongkok dalam pertemuan tersebut juga dinilai punya bobot strategis. Dialog pertahanan di tingkat tinggi dinilai penting untuk membangun rasa saling percaya sekaligus mencegah eskalasi di kawasan rawan, termasuk Laut Natuna Utara, serta memastikan stabilitas jalur pelayaran internasional.
Dari sisi geoekonomi, pertemuan ini dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menarik investasi berkualitas, terutama untuk mendukung hilirisasi industri dan transformasi energi. Kerja sama dengan Tiongkok tetap diarahkan agar selaras dengan kepentingan dan peta jalan kedaulatan industri nasional.
Menurut Teguh, pendekatan tersebut sekaligus memperkuat posisi Indonesia di ASEAN. Kemampuan Jakarta menjaga komunikasi dengan berbagai kekuatan besar dinilai penting agar Asia Tenggara tidak berubah menjadi arena persaingan atau konflik proksi.
Pertemuan bilateral ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia terus memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang (stabilizing power) di panggung internasional. Dengan memadukan prinsip bebas aktif dan strategi pragmatic non-alignment, pemerintah membuktikan bahwa otonomi strategis merupakan instrumen paling efektif untuk menjaga kedaulatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di era multipolar.
