Denpasar, MI– Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp712 miliar menjadi sorotan tajam dalam Rapat Paripurna ke-43 DPRD Bali, Jumat (10/7/2026).
Empat fraksi di DPRD kompak meminta Pemerintah Provinsi Bali mengevaluasi perencanaan anggaran agar tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan.
Sorotan tersebut disampaikan Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat-NasDem, serta Gerindra-PSI. Masing-masing fraksi menilai nilai Silpa yang cukup besar perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi adanya program yang tertunda atau perencanaan anggaran yang kurang optimal.
Fraksi PDI Perjuangan menilai Silpa memang dapat mencerminkan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, besarnya angka tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar pembangunan berjalan sesuai target.
"Besarnya nilai tersebut perlu dievaluasi agar tidak menunjukkan adanya program pembangunan yang tertunda atau belum terlaksana maksimal," ujar anggota Fraksi PDIP DPRD Bali, Anak Agung Gede Suyoga, saat menyampaikan pandangan fraksi.
Senada dengan itu, Fraksi Demokrat-NasDem meminta Pemprov Bali memperbaiki kualitas perencanaan anggaran agar besaran Silpa dapat ditekan pada tahun-tahun mendatang.
"Fraksi Demokrat-NasDem mengharapkan Saudara Gubernur dapat menekan besaran Silpa melalui perencanaan yang lebih akurat," kata anggota Fraksi Demokrat-NasDem, I Gusti Ayu Mas Sumantri.
Sementara itu, Fraksi Golkar mempertanyakan apakah Silpa Rp712 miliar tersebut berasal dari realisasi pendapatan yang melampaui target atau justru akibat perencanaan program yang belum matang. Di sisi lain, Fraksi Gerindra-PSI menyoroti efektivitas pengelolaan anggaran meski Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menanggapi kritik tersebut, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menegaskan bahwa besarnya Silpa tidak selalu berarti rendahnya penyerapan anggaran. Menurutnya, sebagian Silpa justru berasal dari efisiensi pelaksanaan proyek, terutama hasil proses tender yang menghasilkan nilai kontrak lebih rendah dari pagu anggaran.
"Ketika ada Silpa itu bukan tidak tercapainya serapan anggaran. Program anggaran sisa dari tender bisa jadi Silpa," tegas Giri Prasta.
Ia memastikan seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan APBD agar pengelolaan keuangan semakin efektif serta mampu mendorong percepatan pembangunan di Bali.**
