Denpasar, MI– Pemerintah mempercepat pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai langkah mengatasi persoalan sampah nasional. Setelah memulai proyek PSEL pertama di Bali, pemerintah akan langsung membangun delapan PSEL baru di sejumlah daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan pembangunan PSEL merupakan bagian dari program strategis nasional yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
"Setelah ini akan ada 8 PSEL lagi yang akan dibangun. Bali pertama, setelah itu ada 8 lagi," kata Zulkifli Hasan usai peluncuran pembangunan PSEL di Pesanggaran, Denpasar, Rabu (8/7/2026).
Zulkifli menjelaskan pemerintah menargetkan Indonesia memiliki 24 fasilitas PSEL dalam waktu dua tahun. Meski demikian, jumlah tersebut baru mampu menangani sekitar 22 persen persoalan sampah nasional sehingga pengelolaan dengan teknologi lain tetap akan dikembangkan.
"Tapi ini akan menyelesaikan baru 22 persen, masih ada 77 persen lagi. Itu dengan berbagai teknologi," ujarnya.
Menurut Zulkifli, pembangunan PSEL merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada sistem pembuangan terbuka (open dumping) yang masih banyak digunakan di berbagai daerah.
Ia menilai persoalan sampah di Indonesia telah memasuki kondisi darurat. Kebakaran yang terjadi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantargebang dan TPA Jatiwaringin disebut menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan sampah harus segera dibenahi.
"Saya ngomong begitu aja dua tahun sampah selesai, yang darurat ya bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping yang tadi yang menggunung itu," jelasnya.
PSEL Pesanggaran di Denpasar menjadi proyek pertama yang resmi dibangun di Indonesia. Pemerintah menargetkan fasilitas tersebut selesai pada akhir 2027 dan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Peluncuran pembangunan PSEL di Bali dilakukan oleh Zulkifli Hasan bersama Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Chief Investment Officer Danantara Pandu Patria Sjahrir, serta Gubernur Bali Wayan Koster.**
