Lebak, MI– Pemerintah Provinsi Banten kembali memperluas program pendidikan gratis dengan membuka kuota bagi 10.000 siswa pada tahun ajaran 2026. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh anak di Banten tetap mendapatkan akses pendidikan meski tidak tertampung di sekolah negeri.
Program tersebut melibatkan lebih dari 801 sekolah swasta, termasuk madrasah aliyah swasta yang telah menjalin kerja sama dengan Pemprov Banten. Ribuan siswa dari keluarga yang membutuhkan kini memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya sekolah.
Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa program sekolah gratis merupakan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan pemerataan pendidikan dan menghapus hambatan ekonomi yang selama ini menjadi kendala bagi banyak pelajar.
"Kurang lebih tahun ini kami memberikan kuota 10.000 siswa madrasah aliyah swasta dalam program sekolah gratis," ujar Andra saat meninjau pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMA Negeri 1 Rangkasbitung.
Selain memperluas akses pendidikan, Pemprov Banten juga menaruh perhatian besar terhadap transparansi proses penerimaan siswa baru. Andra menegaskan bahwa sistem SPMB dirancang terbuka dan dapat diawasi publik untuk mencegah praktik kecurangan maupun pungutan liar.
Menurutnya, seluruh proses seleksi berbasis data sehingga setiap penyimpangan akan mudah terdeteksi. Jika ditemukan peserta yang lolos tidak sesuai aturan, masyarakat dapat langsung mengawasi dan melaporkannya.
"Kalau seharusnya A yang lolos tetapi yang masuk B, itu akan terlihat. Sistem ini terbuka dan bisa diawasi masyarakat," tegasnya.
Tak hanya itu, Andra juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada pihak sekolah maupun panitia yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB.
Pemprov Banten menilai program sekolah gratis menjadi solusi penting di tengah keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Pemerintah mengakui tidak semua siswa dapat diterima di sekolah favorit, sehingga sekolah swasta yang tergabung dalam program ini menjadi alternatif yang setara dan berkualitas.
"Kalau semua ingin masuk SMA favorit, sistem tidak akan berjalan. Karena itu harus ada alternatif," kata Andra.
Melalui program ini, Pemprov Banten berharap tidak ada lagi anak usia sekolah yang terpaksa putus pendidikan hanya karena alasan biaya. Pemerintah juga mengajak masyarakat ikut mengawasi jalannya program agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.**
