Bandung Barat, MI - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) menemukan sejumlah dugaan pelanggaran ketenagakerjaan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua pabrik pengolahan batu kapur di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.
Dalam sidak ke PT Batu Raya dan PT Raja Barokah Abadi itu, KDM mendengar langsung keluhan para pekerja. Mulai dari upah yang dinilai tak sesuai, status kerja yang tak jelas, hingga minimnya perlindungan keselamatan kerja.
Di PT Batu Raya, sejumlah pekerja mengaku berstatus sebagai karyawan tetap. Namun, upah yang mereka terima menggunakan sistem borongan dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp600.000 per pekan.
Tak hanya itu, mereka juga mengaku tidak mendapat hak-hak dasar sebagai pekerja, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, jaminan hari tua (JHT), maupun tunjangan hari raya (THR). Bahkan, iuran BPJS disebut harus dibayar sendiri.
"Status karyawan tapi sistem kerja borongan. Status karyawan tapi BPJS bayar sendiri. Status karyawan tapi keselamatan kerja diabaikan. Ini kerja apa dikerjain," ujar KDM melalui akun Instagram resminya, Rabu (15/7/2026).
Menurut dia, dugaan pelanggaran itu akan ditindaklanjuti dengan audit terhadap perusahaan.
"Ini sudah jelas pelanggaran. Saya akan kirim tim audit. Tidak boleh pekerja diperlakukan seperti ini," katanya.
Di perusahaan lain, yakni PT Raja Barokah Abadi, KDM kembali menemukan persoalan serupa. Para pekerja disebut tidak dibekali alat pelindung diri (APD) yang memadai, termasuk masker, padahal setiap hari bekerja di lingkungan yang dipenuhi debu batu kapur.
Sejumlah pekerja juga mengaku harus mengeluarkan biaya sendiri saat berobat karena tidak memiliki jaminan kesehatan dari perusahaan.
Bagi KDM, kondisi tersebut menunjukkan perusahaan belum memenuhi kewajibannya untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja.
"Pegawainya tidak dibayar sesuai standar, tidak punya BPJS, tidak ada jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Ini jelas kelalaian," tegas KDM.
Menanggapi temuan itu, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyatakan mendukung langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Saya mendukung seluruh kebijakan yang dilakukan Gubernur karena semuanya untuk kebaikan masyarakat," kata Jeje.
