Banyumas, MI– Ribuan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Banyumas menggelar aksi unjuk rasa di Alun-alun Purwokerto, Sabtu (27/6/2026).
Mereka mendesak pemerintah segera mengaktifkan kembali Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dihentikan sementara karena dinilai telah memutus mata pencaharian ribuan pekerja, sekaligus memukul petani dan pelaku UMKM.
Koordinator Relawan SPPG Banyumas, Imam Muntofik, mengatakan penghentian sementara MBG membuat ribuan relawan kehilangan pekerjaan. Di Banyumas sendiri terdapat lebih dari 200 dapur SPPG dengan sekitar 50 relawan di setiap dapur.
"Total ada sekitar 200 lebih dapur. Kalau dikalikan sekitar 50 relawan, berarti hampir 10 ribu sampai 11 ribu relawan terdampak," kata Imam.
Ia menjelaskan penghentian program masih berlaku sesuai Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 yang menyatakan operasional MBG dihentikan hingga masa libur sekolah berakhir.
Menurut Imam, dampaknya tidak hanya dirasakan para relawan. Petani dan pelaku UMKM yang selama ini menjadi pemasok bahan pangan ke dapur-dapur MBG juga kehilangan pasar.
"Petani sudah menyiapkan hasil panennya untuk dikirim ke dapur SPPG. Begitu program dihentikan, hasil panen sulit terserap. Harga timun dan telur pun ikut turun karena permintaan menurun," ujarnya.
Dalam aksi tersebut, sejumlah petani yang tergabung dalam Tani Merdeka membawa dua gunungan hasil bumi sebagai simbol dukungan agar Program MBG kembali berjalan. Mereka mengaku selama program berlangsung hasil panen lebih mudah terserap dan pendapatan meningkat.
Selain kehilangan penghasilan, para relawan kini menghadapi beban ekonomi yang semakin berat menjelang tahun ajaran baru. Banyak di antara mereka kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk membeli perlengkapan sekolah anak.
"Sebentar lagi anak-anak masuk sekolah. Orang tua harus membeli buku, seragam, dan sepatu, sementara mereka tidak bisa bekerja karena program dihentikan," tutur Imam.
Untuk bertahan hidup, lanjutnya, sebagian relawan kini terpaksa mencari pekerjaan serabutan, mulai dari buruh bangunan hingga pekerjaan harian lainnya.
Imam menambahkan, selama program berjalan relawan menerima honor sesuai petunjuk teknis, yakni berkisar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per hari, tergantung kebijakan masing-masing SPPG.
Menanggapi aksi tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Banyumas, Nungky Harry Rachmat, memastikan aspirasi para relawan akan diteruskan kepada pemerintah pusat.
"Akan kami laporkan kepada pemerintah pusat yang berkompeten untuk menyelesaikan persoalan ini," ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Banyumas Bobby Listyo Widjatmoko menyatakan pihaknya siap mengawal tuntutan para relawan hingga ke pemerintah pusat agar solusi segera ditemukan dan Program MBG dapat kembali berjalan.**
