Blitar, MI - Aliansi mahasiswa Cipayung Plus Blitar Raya menyampaikan 11 tuntutan terkait berbagai kebijakan nasional saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (25/6/2026).
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, yang menemui massa aksi dan membuka ruang dialog di halaman gedung dewan.
Aksi bertajuk Evaluasi Kebijakan Kebobrokan Nasional itu sempat diwarnai ketegangan antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Pagar Gedung DPRD Kabupaten Blitar bahkan nyaris ambruk akibat desakan massa saat situasi memanas.
Ketegangan bermula ketika mahasiswa membakar ban bekas di depan gerbang DPRD sebagai simbol protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Aparat kepolisian kemudian berupaya memadamkan api guna menjaga situasi tetap kondusif. Namun, upaya tersebut mendapat penolakan dari sebagian peserta aksi hingga memicu aksi saling dorong.
Seorang mahasiswa sempat diamankan petugas karena diduga menghalangi proses pemadaman api. Meski demikian, situasi berhasil dikendalikan dan aksi kembali berlangsung tertib.
Koordinator Aksi Cipayung Plus Blitar Raya, Santa Febriana, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
Salah satu sorotan utama mahasiswa adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurut mereka, kedua program tersebut perlu dievaluasi dari sisi efektivitas, urgensi, serta dampaknya terhadap kondisi keuangan negara.
"Kami mendesak pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Jika terbukti menjadi beban keuangan negara dan memperbesar tekanan fiskal, maka pelaksanaannya harus dihentikan," ujarnya.
Selain itu, mahasiswa menilai anggaran negara seharusnya lebih diprioritaskan untuk sektor pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial.
Mereka juga menyoroti kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilai belum mampu menjawab persoalan masyarakat secara menyeluruh.
Dalam pernyataan sikapnya, Cipayung Plus Blitar Raya menyampaikan 11 tuntutan kepada pemerintah.
Di antaranya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi program MBG dan KDMP, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, penguatan independensi KPK, penghentian kriminalisasi terhadap aktivis, hingga percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Situasi berangsur kondusif setelah Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, keluar dari gedung untuk menemui para demonstran. Politikus yang akrab disapa Kuwat itu memilih berdialog langsung dengan mahasiswa dan mendengarkan tuntutan yang mereka sampaikan.
Di hadapan massa aksi, Supriadi menegaskan DPRD Kabupaten Blitar menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
"Kami menghargai adik-adik mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara terbuka. DPRD adalah rumah rakyat, sehingga setiap masukan akan kami terima dan kami pelajari untuk diteruskan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai mekanisme yang ada," katanya.
Ia memastikan seluruh aspirasi dan tuntutan yang disampaikan mahasiswa akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan DPRD. Menurutnya, lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah.
"Apa yang menjadi aspirasi hari ini akan kami tindak lanjuti. Kami berkomitmen mengawal dan menyampaikan seluruh tuntutan kepada pemerintah sesuai kewenangan DPRD. Semoga komunikasi seperti ini terus terjaga sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog," pungkasnya.(JK)
