Blitar, MI - Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin memberikan pesan tegas kepada jajaran pejabat baru di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Ia meminta para pejabat, khususnya pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berani mengambil risiko dan berada di garis depan dalam menghadapi persoalan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Mas Ibin, sapaan akrab Syauqul Muhibbin, saat melantik Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemkot Blitar, di ruang Sasana Adipraja, pada Selasa (18/8/2026).
Menurutnya, tantangan pemerintahan saat ini semakin kompleks. Karena itu, birokrasi membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu menjalankan tugas administratif, tetapi juga berani mengambil keputusan ketika menghadapi persoalan di lapangan.
“Kerja-kerja pemerintah hari ini adalah kerja yang sangat berat. Tanggung jawab memikul jabatan itu sangat berat. Kita harus menjadi pemimpin yang harus mengambil risiko pertama kali di setiap OPD-nya,” tegas Mas Ibin.
Ia menekankan, pimpinan OPD harus menjadi pihak pertama yang berani menghadapi dan menyelesaikan persoalan masyarakat. Jabatan, kata dia, bukan sekadar kewenangan, melainkan amanah yang diikuti tanggung jawab untuk mengambil keputusan, termasuk ketika keputusan tersebut memiliki risiko.
Mas Ibin juga mengingatkan para pejabat agar tidak sekadar mengejar posisi tanpa kesiapan menjalankan beban dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan tersebut.
Bahkan, ia memberikan ruang bagi pejabat yang di tengah perjalanan merasa tidak mampu menjalankan tanggung jawab untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
“Jika Anda dulu mendaftar, maka kalau dalam perjalanan merasa keberatan dan tidak mampu menjalankan tanggung jawab, diperbolehkan untuk mengundurkan diri dari jabatan,” ujarnya.
Pengisian enam posisi JPT Pratama tersebut dilakukan melalui mekanisme open bidding. Proses seleksi disebut berlangsung secara ketat, transparan, dan berbasis kompetensi.
Para peserta mengikuti sejumlah tahapan, mulai dari seleksi administrasi, penelusuran rekam jejak, uji kompetensi, penulisan makalah, wawancara panitia seleksi, hingga konsultasi khusus dengan DPRD untuk posisi Sekretaris Daerah.
Melalui proses tersebut, Pemkot Blitar berharap pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas sekaligus komitmen untuk menjalankan tugas pemerintahan.
Enam posisi strategis yang diisi dalam pelantikan tersebut meliputi Sekretaris DPRD Kota Blitar, Kepala BKPSDM Kota Blitar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Pengisian jabatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Blitar memperkuat kinerja birokrasi. Para pejabat baru dituntut mampu membawa perangkat daerah menjadi lebih adaptif, responsif, dan akuntabel dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Mas Ibin menegaskan, ukuran keberhasilan seorang pejabat tidak berhenti pada kemampuan menjalankan rutinitas pemerintahan. Lebih dari itu, pimpinan OPD harus mampu memastikan kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak terhadap pelayanan publik.
Pesan tersebut sekaligus menegaskan standar kepemimpinan yang diharapkan Pemkot Blitar. Jabatan strategis bukan hanya soal posisi dan kewenangan, tetapi juga kesiapan untuk berdiri di garis depan, mengambil keputusan, serta bertanggung jawab ketika menghadapi persoalan masyarakat.
Berikut enam nama yang mengisi posisi strategis dalam pelantikan tersebut:
- Paring Genturutomo sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),
- Ika Hadi Wijaya sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM),
- Ruli Tri Wibowo sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- Indra Purwanto sebagai Sekretaris DPRD Kota Blitar,
- Erlin Ferida Kusnawati sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP),
- Rike Rochmawati sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).(JK)
