Pontianak, MI— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat terancam terganggu akibat belum cairnya dana operasional untuk sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika pencairan anggaran dari pemerintah pusat tidak segera dilakukan, beberapa dapur MBG berpotensi menghentikan layanan sementara.
Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, mengungkapkan masih ada sejumlah SPPG yang belum menerima transfer dana operasional meski telah menjalankan program di lapangan.
“Yang sudah mendapatkan SK operasional dan telah beroperasi ada 510 SPPG aglomerasi. Namun belum semuanya bisa operasional, terutama yang baru karena masih menunggu pembuatan virtual account dan instruksi operasional dari BGN,” ujar Agus, Senin (8/6/2026).
Dana Belum Masuk, Operasional Terancam Tersendat
Menurut Agus, hingga saat ini operasional dapur MBG di Kalbar masih berjalan normal. Namun kondisi tersebut bisa berubah jika dana yang ditunggu tak kunjung masuk ke rekening masing-masing SPPG.
“Khusus di Kalbar, SPPG masih berjalan seperti biasa. Hanya memang ada beberapa SPPG yang uang operasionalnya belum masuk,” katanya.
BGN Kalbar telah mendata seluruh SPPG yang mengalami keterlambatan pencairan dana berdasarkan kabupaten dan kota. Data tersebut telah disampaikan kepada pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti.
“SPPG yang dananya belum masuk sudah kami data. Mudah-mudahan hari ini proses pencairannya bisa selesai,” ujarnya.
Agus menegaskan keberlangsungan program MBG sangat bergantung pada ketersediaan dana operasional. Pengelola dapur tidak memungkinkan menggunakan dana talangan untuk membiayai kegiatan distribusi makanan bergizi.
“Kalau dananya sudah masuk tentu operasional tetap berjalan. Tetapi kalau belum masuk, kemungkinan harus off sementara karena tidak bisa menggunakan dana talangan,” tegas Agus.
Pernyataan tersebut muncul di tengah laporan penghentian sementara operasional dapur MBG di sejumlah daerah akibat keterlambatan pencairan anggaran. Meski Kalbar belum mengalami penghentian layanan, ancaman serupa kini mulai membayangi apabila persoalan pendanaan tidak segera diselesaikan.**
