Sherly Tjoanda Jamin TPP ASN Tak Dipangkas Meski Anggaran Tertekan

Sofifi, MI - Gubernur Malut Sherly Tjoanda menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Malut untuk tetap mengupayakan pembayaran TPP bagi para ASN, meski pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran dan terhambatnya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Sherly Tjoanda saat memimpin apel pagi bersama ASN di lingkungan kantor Gubernur di Sofifi, Senin (9/3), di hadapan ratusan ASN dan pimpinan OPD, ia menegaskan bahwa kesejahteraan aparatur tetap menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah.

Menurut Sherly, situasi keuangan daerah pada tahun 2026 memang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara terdampak kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar 20 persen atau sekitar Rp800 miliar. Kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap ruang fiskal pemerintah daerah sehingga memaksa dilakukan efisiensi pada sejumlah sektor belanja.

Ia memastikan bahwa kebijakan efisiensi tersebut tidak serta-merta berdampak pada pemotongan TPP bagi ASN, terutama pada level staf, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Tidak ada pemotongan TPP sebesar 20 persen untuk staf, baik PNS maupun PPPK. Jika ada pemotongan di tingkat staf, segera laporkan dan koordinasikan dengan pimpinan OPD,” tegas Sherly di hadapan peserta apel.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi respons atas sejumlah informasi yang beredar di kalangan ASN mengenai kemungkinan adanya pengurangan TPP sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran daerah, ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap berupaya menjaga kesejahteraan ASN agar kinerja birokrasi tetap optimal.

Sherly Tjoanda mengungkapkan ASN merupakan tulang punggung pelayanan publik, untuk itu menjaga stabilitas kesejahteraan aparatur merupakan bagian penting dalam upaya untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Selain menyinggung persoalan anggaran dan kesejahteraan ASN, ia juga mengajak seluruh ASN untuk menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momentum refleksi dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik.

Ia menekankan pentingnya menjaga integritas, kejujuran dan profesionalitas dalam menjalankan kewenangan sebagai aparatur negara, menurutnya nilai nilai tersebut harus menjadi landasan utama dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Melalui momentum Ramadan ini, mari kita menjadikannya sebagai refleksi bagi kita semua untuk terus menjaga integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas dan kewenangan, di mana pun dan kapan pun,” ujar Sherly.

Ia juga mengajak kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Malut untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung program pembangunan daerah, tantangan pembangunan kedepan yang dihadapi Malut tidak bisa diselesaikan hanya oleh pimpinan daerah semata, melainkan membutuhkan dukungan penuh dari seluruh jajaran birokrasi.

Sherly Tjoanda juga menegaskan bahwa pemerintah provinsi saat ini mengedepankan kerja bersama antara gubernur, wakil gubernur, serta seluruh aparatur pemerintah daerah, kolaborasi tersebut diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Sherly Tjoanda meminta kepada seluruh ASN untuk turut membantu gubernur dan wakil gubernur dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Kita harus bersinergi dan berkolaborasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. ASN adalah bagian penting dari upaya membangun Maluku Utara yang lebih maju."

Menjelang bulan Ramadan, Sherly juga memberikan instruksi kepada seluruh pimpinan OPD agar segera menuntaskan berbagai kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan pencairan TPP maupun Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN.

Ia meminta agar proses administrasi dilakukan secara cepat dan tertib sehingga hak-hak ASN dapat diterima tepat waktu. Menurutnya keterlambatan pencairan tunjangan kerap terjadi karena persoalan administratif yang sebenarnya dapat diantisipasi sejak awal, ia juga meminta seluruh OPD untuk memastikan dokumen dan persyaratan pencairan telah disiapkan sejak dini.

“Saya instruksikan kepada seluruh OPD untuk segera melengkapi seluruh administrasi yang diperlukan agar pencairan THR dan TPP dapat dilakukan tepat waktu menjelang Ramadan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sherly juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku Utara yang dinilai berhasil menunjukkan capaian positif dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah provinsi menargetkan PAD sebesar Rp1,2 triliun pada tahun ini, namun secara internal, pemerintah daerah sebenarnya menargetkan capaian yang lebih tinggi yakni mencapai Rp1,5 triliun.

Sherly menyatakan optimistis target tersebut dapat dicapai jika seluruh jajaran pemerintah daerah bekerja secara maksimal dalam menggali potensi pendapatan daerah.

“Target PAD kita sebesar Rp1,2 triliun, tetapi secara internal kami memberikan target Rp1,5 triliun,” ungkapnya.

Peningkatan PAD menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah terbatasnya transfer anggaran dari pemerintah pusat, dengan PAD yang lebih besar, pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kesejahteraan aparatur.

Ia menyampaikan komitmennya bahwa jika target pendapatan tersebut berhasil dicapai, pemerintah provinsi akan mengalokasikan kelebihan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, termasuk melalui kenaikan TPP.

“Jika target terus tercapai maka APBD akan surplus sekitar Rp300 miliar, dan itu akan saya gunakan untuk menaikkan TPP,” kata Sherly.

Pernyataan tersebut langsung disambut riuh tepuk tangan dari para ASN yang hadir dalam apel pagi tersebut, bagi banyak aparatur, komitmen pemerintah daerah untuk mempertahankan bahkan meningkatkan TPP menjadi kabar yang memberi harapan di tengah situasi efisiensi anggaran.

Sherly Tjoanda kembali menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan terus berupaya menjalankan kepemimpinan yang berpihak pada kepentingan masyarakat sekaligus memperhatikan kesejahteraan aparatur.

Kesejahteraan ASN dan pelayanan publik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Aparatur yang sejahtera diyakini akan bekerja lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia memastikan bahwa berbagai kebijakan pemerintah daerah akan diarahkan agar program-program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat sekaligus menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap tantangan pembangunan daerah.

“Pemerintah harus hadir untuk masyarakat, dan ASN adalah garda terdepan dalam memastikan pelayanan itu berjalan dengan baik."