Sherly Tjoanda Dorong Sinkronisasi Program Demi Pemerataan Pembangunan

Ternate, MI - Pemprov Malut menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027. Fokus utama dalam forum tersebut adalah sinkronisasi program kerja antar pemerintah daerah, khususnya pembangunan konektivitas jalan di wilayah Maluku Utara.

Gubernur Malut, Sherly Tjoanda mengatakan sinkronisasi program pembangunan menjadi langkah penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang saat ini tercatat tertinggi secara nasional.

Ia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada tahun 2025 mencapai 34 persen. Sementara pada triwulan I tahun 2026, pertumbuhan ekonomi daerah berada di kisaran hampir 20 persen, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 5,6 persen.

“Fokus utama kita adalah sinkronisasi program kerja. Karena Maluku Utara memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi. Tahun 2025 di angka 34 persen, dan tahun 2026 triwulan I nasional 5,6 persen sementara kita hampir 20 persen,” ujar Sherly Tjoanda saat diwawancarai di Hotel Bela, Kamis (7/5/2026).

Meski mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Sherly mengakui pemerataan pembangunan di Maluku Utara masih menjadi tantangan. Karena itu, pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan konektivitas antarwilayah guna mendorong pemerataan ekonomi masyarakat.

“Namun kita belum memiliki pemerataan. Pemerataan itu membutuhkan konektivitas. Karena itu kita duduk bersama membahas berapa ruas jalan provinsi yang belum selesai dan berapa ruas jalan kabupaten yang belum selesai,” katanya.

Sherly Tjoanda menyebutkan, total ruas jalan yang belum terselesaikan di Maluku Utara mencapai sekitar 2.000 kilometer. Untuk mempercepat pembangunan, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota akan membagi tanggung jawab pengerjaan sesuai kewenangan masing-masing.

“Mana yang dikerjakan provinsi, mana yang dikerjakan kabupaten, dan mana yang kita minta melalui CSAR maupun IJD dari APBN,” tegasnya.

Terkait program Instruksi Jalan Daerah (IJD), Sherly Tjoanda mengatakan seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara telah mengusulkan program tersebut dan kini tinggal menunggu proses lanjutan dari pemerintah pusat.

Selain membahas pembangunan konektivitas, Sherly juga meminta seluruh kepala daerah segera menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Ada catatan beberapa daerah yang RPJMD-nya belum diunggah. Mohon para kepala daerah segera menyelesaikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan konektivitas jalan menjadi kebutuhan penting karena sekitar 60 persen masyarakat Maluku Utara berprofesi sebagai petani. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai dapat mempermudah distribusi hasil pertanian masyarakat.

“Dengan hadirnya konektivitas, para petani akan lebih mudah mengantarkan hasil pertanian mereka,” pungkasnya.

Musrenbang RKPD 2027 tersebut dihadiri seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Maluku Utara, Forkopimda, serta Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.