Sofifi, MI - Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan maladministrasi dalam pelayanan kelistrikan di wilayah PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sofifi menjadi perhatian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku Utara.
Sebelumnya, salah satu warga Sofifi Djasman Abubakar mengaku dipersulit saat mengurus pemasangan listrik baru melalui jalur resmi, sementara jalur tidak resmi justru disebut lebih cepat, dengan biaya jauh lebih mahal.
Ia menilai praktik semacam ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap layanan dasar negara.
"Praktik ini diduga merugikan masyarakat dan berpotensi merugikan keuangan negara maupun perusahaan," tegas Djasman.
Kepala Dinas ESDM Malut, Abdul Karim Usman, mengatakan pihaknya akan segera melakukan konfirmasi kepada pihak PLN terkait informasi dugaan pungli dalam pelayanan kelistrikan tersebut.
“Saya akan konfirmasi ke PLN, apakah benar informasi seperti itu,” ujar Abdul Karim pada Rabu (6/5/2026), akhir pekan lalu.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut turut dibahas dalam pertemuan bersama DPRD Malut. Dalam forum itu, salah satu anggota DPRD Malut, Mislan Syarif, menyampaikan adanya informasi terkait dugaan aktivitas pelayanan PLN yang disertai pungutan biaya kepada masyarakat.
“Tadi dalam pertemuan juga ada penyampaian dari salah satu anggota DPRD Malut, Pak Mislan Syarif, bahwa ada aktivitas pelayanan PLN yang dipungut biaya,” katanya.
Meski demikian, Abdul Karim menegaskan pihaknya masih akan melakukan klarifikasi lebih lanjut sebelum mengambil kesimpulan. Maka perlu dipastikan apakah dugaan pungutan tersebut dilakukan langsung oleh pihak PLN atau oleh vendor pelaksana yang bekerja sama dengan PLN.
“Ini nanti kita klarifikasi dulu ke PLN. Baru saya bisa bicara apakah ini dilakukan oleh pihak PLN sendiri atau vendor pelaksana dari PLN,” tegasnya.
Selain melakukan koordinasi dengan PLN, Dinas ESDM Malut juga berencana menggelar pertemuan dengan Pertamina Patra Niaga guna menindaklanjuti berbagai informasi terkait dugaan pungli dan maladministrasi tersebut.
“Karena tadi amanat dan hasil pertemuan bersama DPRD, maka kita harus menindaklanjuti persoalan ini ke PLN dan Pertamina Patra Niaga,” pungkasnya.
