Ternate, MI - Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah masih terpantau stabil dan stok pangan dinilai aman di sejumlah wilayah.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda mengungkapkan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, rica, tomat hingga ikan masih tersedia dengan harga normal di pasaran.
“Untuk sementara masih normal. MinyaKita juga sudah masuk kembali. Sempat kosong di Bulog, tetapi sekarang stok sudah tersedia, jadi aman. Beras aman, rica, tomat, ikan, harga di pasar juga masih normal,” kata Sherly saat diwawancarai di Ternate, Senin (25/5/2026).
Sherly Tjoanda juga mengakui masih tingginya harga MinyaKita di sejumlah wilayah Halmahera dibandingkan Kota Ternate. Kondisi tersebut dipengaruhi keterbatasan gudang Bulog di sejumlah wilayah kabupaten/kota sehingga distribusi bahan pokok belum berjalan secara maksimal.
Ia menjelaskan, saat ini Maluku Utara baru memiliki dua gudang Bulog, yakni di Kota Ternate dan Halmahera Utara. Namun, gudang yang aktif beroperasi baru berada di Ternate, sehingga distribusi ke daerah lain masih dibebani biaya logistik tambahan.
“Harus ada gudang Bulog di setiap kabupaten/kota. Selama ini yang aktif baru di Ternate, sehingga biaya distribusi masih tinggi,” ujarnya.
Menurutnya, Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah tengah mendorong penguatan jaringan distribusi pangan melalui pembangunan dan pengembangan gudang Bulog di wilayah Halmahera Utara. Langkah tersebut diproyeksikan untuk menopang distribusi bahan pokok ke Halmahera Utara dan Halmahera Barat agar lebih efisien dan menekan harga di pasar.
“Sedang diusahakan berikutnya bisa masuk di Halut untuk distribusi ke Halut dan Halbar,” katanya.
Selain persoalan pangan, Sherly juga menyinggung kenaikan harga LPG yang disebut menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara distribusi LPG di Maluku Utara hingga kini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Untuk itu pemerintah daerah saat ini terus berkoordinasi untuk mencari solusi biaya logistik yang lebih murah guna menekan biaya distribusi LPG di Maluku Utara.
“LPG itu kewenangan pusat, jadi kita hanya mengikuti. Sekarang sedang dikoordinasikan solusi biaya logistik yang lebih murah. Saat ini kita sudah mengambil LPG dari Ambon,” ungkapnya.
Sherly Tjoanda menambahkan, Ambon telah memiliki fasilitas pengisian LPG sendiri, sedangkan Maluku Utara hingga kini belum memiliki infrastruktur serupa. Karena itu, Pemprov Malut mendorong penambahan rute tol laut sekaligus memperjuangkan pembangunan fasilitas pengisian LPG di daerah.
“Ambon sudah punya fasilitas pengisian sendiri, sedangkan Maluku Utara belum ada. Akan diusahakan penambahan rute tol laut dan mudah-mudahan ke depan kita punya fasilitas pengisian LPG sendiri di Maluku Utara,” tandasnya.
