Ternate, MI - Wakil Gubernur Malut, Sarbin Sehe menyoroti masih maraknya kasus Oprasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat sejumlah pejabat daerah. Ia meminta BPKP memperkuat upaya pencegahan korupsi dan pengawasan pembangunan agar praktik penyimpangan tidak terus berulang di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Sarbin Sehe saat menghadiri serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara di Hotel Bela, Ternate, Kamis (25/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Malut, Sarbin Sehe terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara sebelumnya, Tri Wibowo Aji, atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjalankan tugas di Maluku Utara.
"Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara, Tri Wibowo Aji, atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Maluku Utara," kata Sarbin.
Ia juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Agus Prasetyo Budi yang kini resmi menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara.
Menurut Sarbin Sehe, pergantian kepemimpinan di tubuh BPKP harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan terhadap berbagai bentuk penyimpangan yang masih terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia mengaku prihatin karena kasus-kasus korupsi masih terus bermunculan dan bahkan berujung pada operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat daerah.
"Hampir setiap saat pejabat kita terjerat OTT. Karena itu kami berharap di bawah kepemimpinan Pak Agus, BPKP dapat berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan pihak terkait agar pencegahan dapat dilakukan secara maksimal. Penjara saja ternyata belum menjadi solusi," tegasnya.
Wakil Gubernur Malut, Sarbin Sehe menilai langkah pencegahan jauh lebih penting dibandingkan sekadar penindakan setelah pelanggaran terjadi. Untuk itu, BPKP Malut diharapkan memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan berbagai lembaga pengawasan, termasuk Inspektorat daerah, guna membangun sistem pengawasan yang lebih efektif.
Selain pencegahan korupsi, Sarbin Sehe juga meminta BPKP meningkatkan pengawasan terhadap seluruh proyek pembangunan yang sedang berjalan di Maluku Utara.
Menurutnya, kondisi geografis Maluku Utara yang didominasi wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan pengawasan secara langsung di lapangan.
"Kita paham betul Maluku Utara memiliki wilayah laut dan darat yang sangat luas sehingga tidak mungkin setiap saat seluruh kegiatan pembangunan dapat diawasi secara langsung di lapangan," ujarnya.
Ia berharap BPKP dapat mengambil peran yang lebih aktif dalam mengawal pelaksanaan pembangunan daerah agar berjalan sesuai aturan dan terhindar dari potensi penyimpangan.
"Kami berharap BPKP membantu secara maksimal melakukan pengawasan aktif terhadap seluruh pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah daerah. Intinya, jangan ragu untuk melakukan pengawasan," pungkas Sarbin Sehe.
