Tidore, MI– Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, menggelar aksi demonstrasi menolak rencana perumahan pegawai akibat krisis anggaran.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wali Kota Muhammad Sinen memastikan tidak akan merumahkan para PPPK, namun memilih memangkas tunjangan sebagai langkah penyelamatan.
Aksi berlangsung di halaman Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Senin (6/7/2026). Para peserta aksi mendesak pemerintah daerah mencari solusi agar mereka tetap dapat bekerja tanpa kehilangan penghasilan.
Salah seorang PPPK berinisial NY (35) mengaku khawatir jika kebijakan merumahkan pegawai benar-benar diterapkan. Menurutnya, banyak PPPK telah menjadikan surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai agunan pinjaman bank untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
"Kalau kami dirumahkan, bagaimana dengan utang di bank? Banyak dari kami menjaminkan SK untuk membangun rumah dan kebutuhan hidup," ujarnya.
Menanggapi keresahan tersebut, Muhammad Sinen menyatakan pemerintah daerah memilih mempertahankan seluruh PPPK tetap bekerja. Namun, sebagai konsekuensinya, tunjangan tambahan penghasilan (TPP) aparatur sipil negara (ASN) dipotong 30 persen, sementara tunjangan PPPK dan pegawai paruh waktu juga akan dipangkas.
Menurut Sinen, kebijakan itu diambil karena Pemkot Tidore Kepulauan tengah menghadapi defisit anggaran lebih dari Rp50 miliar. Bahkan, pemangkasan tunjangan sebesar 30 persen diperkirakan hanya mampu menghemat sekitar Rp25 miliar, sehingga belum cukup menutup kekurangan anggaran.
Ia mengakui kondisi fiskal daerah masih jauh dari ideal. Jika hingga akhir 2026 belum ada perbaikan keuangan, pemerintah akan kembali berdiskusi dengan PPPK mengenai skema pembayaran gaji, termasuk kemungkinan penundaan pembayaran.
"Kalau kondisi keuangan belum berubah, pembayaran gaji mungkin tidak bisa lagi dilakukan penuh setiap bulan. Itu salah satu opsi yang harus kita bicarakan bersama," katanya.
Muhammad Sinen menegaskan dirinya menolak mengambil jalan pintas dengan merumahkan lebih dari 2.000 PPPK dan pegawai paruh waktu.
"Kalau kondisi terburuk mengharuskan mereka dirumahkan, saya siap mundur dari jabatan sebagai wali kota. Saya tidak ingin mengorbankan lebih dari dua ribu orang sementara saya tetap nyaman di jabatan," tegasnya.
Ia juga berharap pemerintah pusat dapat mengambil alih pembiayaan gaji PPPK dan pegawai paruh waktu. Menurutnya, langkah tersebut akan menjadi solusi untuk menutup defisit anggaran daerah yang saat ini mencapai puluhan miliar rupiah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo mengungkapkan pemerintah daerah telah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri yang memerintahkan pendataan seluruh ASN, PPPK, dan PPPK paruh waktu.
Pendataan itu akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam penanganan persoalan pembiayaan gaji pegawai.**
