Kunfik Komisi V DPR RI di Kabupaten Blitar, Hasilkan 3 Pembangunan Proyek Prioritas

Blitar, MI - Kunjungan Kerja Spesifik (Kunfik) Komisi V DPR RI di Kabupaten Blitar menghasilkan kesepakatan, bakal memprioritaskan pembangunan 3 proyek di Kabupaten Blitar yang mempengaruhi ekonomi nasional. Dalam kunjungan ini Komisi V DPR RI hadir sebanyak 21 orang, didampingi mitra kerja dari Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Serta disambut oleh Plh Bupati Blitar, Rahmat Santoso beserta Sekda Kabupaten Blitar, Izul Mahrom dan jajaran kepala OPD Pemkab Blitar. Termasuk jajaran Forkopimda, diantaranya Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito, Dandim 0808/Blitar Letkol Inf Sapto Dwi Priyono dan perwakilan dari Polres serta Kejari Blitar. Pada Kunfik kali ini, rombongan Komisi V DPR RI, bersama Plh.Bupati Blitar Rahmat Santoso melakukan peninjauan di Pasar Kesamben, ruas jalan Brongkos - Rejoso serta pelurusan jalan di Kali Legi Kesamben. Disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw bahwa sesuai hasil Kunfik di Kabupaten Blitar hari ini, telah melihat langsung kondisi infrastruktur yang ada mulai jembatan, pasar yang terbakar dan jalan yang rusak. “Selain meninjau infrastruktur juga untuk menyerap aspirasi dari pemerintah daerah, mengenai apa yang dibutuhkan di bidang infrastruktur dan transportasi di daerah ini,” ujar Roberth kepada awak media di Pendopo RHN, Kamis (2/2). Lebih lanjut dijelaskan anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem ini, Kunfik ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dari pelaksanaan APBN. “Apa yang telah dilaksanakan oleh mitra Komisi V, yaitu Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan,” jelasnya. Selanjutnya legislator dari Dapil Papua yang juga sebagai pimpinan rombongan Kunfik Komisi V DPR RI mengungkapkan selama perjalanan dari Malang tadi, sudah meninjau langsung lokasi infrastruktur jalan dan Pasar Kesamben yang terbakar beberapa waktu lalu. “Yang membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat, oleh karena itu kami dari Komisi V minta agar Kementerian PUPR dan Perhubungan segera berkoordinasi dengan Pemkab Blitar,”ungkapnya. Khususnya berdasarkan dari masukan dan aspirasi yang telah Pemkab Blitar tadi, agar permasalahan tersebut dapat segera teratasi. Terutama masalah infrastruktur dan transportasi, demi kelayakan serta keselamatam bersama. “Perlu diketahui pemerintah pusat akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres), untuk mempercepat pembangunan jalan di daerah. Sebagai amanat dari UU No 2 Tahun 2022 tentang jalan, dimana terdapat beberapa pasal yang mengatur terkait pengambilan pelaksanaan urusan pembangunan jalan di daerah oleh pemerintah pusat,” terang Roberth. Dengan demikian ditandaskan Roberth pihaknya optimistis kebutuhan infastruktur di sektor jalan, yang merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat dapat semakin baik dan layak untuk mobilitas masyarakat. “Maka kami minta agar Pemkab Blitar dan Dirjen Bina Marga PUPR dapat berkoordinasi untuk penanganan ruas-ruas jalan yang menjadi prioritas, setelah Inpres tersebut disahkan oleh presiden,” tandasnya. Selanjutnya hasil dari Kunfik ini akan dilaporkan dalam rapat komisi, serta dijadikan bahan dalam rapat kerja bersama mitra kerja Komisi V DPR RI. “Untuk dibahas dan ditentukan tindaklanjutnya, serta akan sangat berdosa para pemimpin bangsa ini jika tidak bisa membangun di tanah Proklamator Bung Karno,” paparnya. Oleh karena itu sesuai hasil paparan dari Pemkab Blitar mengenai 3 proyek prioritas yakni pembangunan jembatan untuk pelurusan jalan di Kali Legi, kemudian pembangunan kembali Pasar Kesamben dan peningkatan kelas jalan Brongkos-Ngembul di Kecamatan Binangun. Memang harus ada dukungan dari pemerintah pusat. “Karena pemkab memang tidak mampu untuk membiayai, apalagi ini berdampak pada perekonomian nasional yaitu kebutuhan gula,” pungkasnya. Sementara itu Plh Bupati Blitar, Rahmat Santoso yang ikut mendampingi dalam Kunfik ini mengatakan kalau dari 3 proyek prioritas yang disampaikan tadi, yang perlu perhatian khusus adalah peningkatan kelas jalan Brongkos-Ngembul di Kecamatan Binangun. “Karena sudah berkali-kali terjadi gejolak di masyarakat, sementara disana ada pabrik gula yang merupakan bagian dari obyek vital nasional. Terkait dengan kebutuhan bahan pangan nasional yaitu gula, maka perlu adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat,” kata Rahmat. Terakhir Rahmat menambahkan Pemkab Blitar berterima kasih atas respon dari Komisi V DPR RI atas kondisi di Kabupaten Blitar, termasuk di Blitar selatan terutama masalah infrastruktur. “Mulai jembatan untuk pelurusan jalan di Kali Legi, yang tinggal penbebasan lahan. Kemudian Pasar Kesamben yang semula direncanakan 1 lantai, tapi malah ditawarkan lebih. Serta terakhir peningkatan kelas jalan di Rejoso, yang memang harus dilakukan untuk mendukung pabrik gula yang memenuhi kebutuhan gula nasional,” imbuhnya. (JK) #Kunfik Komisi V DPR RI di Kabupaten Blitar