Jaksa Daring Kejati Sumut Bahas Tema Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 10 Maret 2023 16:09 WIB
Medan, MI - Jaksa Daring (konsultasi hukum gratis) yang digelar Kejati Sumut lewat akun media sosial Instagram, @kejatisumut, usung topik tentang Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) pada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Kamis (9/3) secara live dari kantor Kejati Sumut, Jalan AH Nasution Medan. Jaksa Daring yang dipandu host Jaksa Fungsional Joice V Sinaga menghadirkan narasumber Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan, dan Ahli Pengadaan Barang Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Ahmad Feri Tanjung. Diawali dengan paparan dari Ahmad Feri Tanjung terkait pengalamannya dalam menjalankan tugas hingga akhirnya memiliki kompetensi sebagai Ahli Pengadaan Barang dan Jasa, dimana saat ini ada sekitar 54 orang ahli pengadaan barang dan jasa di Indonesia, akan tetapi yang aktif hanya setengahnya, sementara surat permohonan untuk verifikasi laporan terkait pengadaan barang dan jasa ini per harinya bisa sampai 8 permohonan. "Sesuai dengan tema tentang P3DN, dalam pengadaan barang dan jasa juga ada diatur penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan menghadirkan produk yang berkualitas dan memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) dalam rangka menguatkan stuktur industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan produk impor, nilai TKDN rata-rata ditargetkan mencapai sebesar 43,3% pada tahun 2020 dan naik menjadi 50% pada tahun 2024 seperti tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024,” jelas Ahmad Feri Tanjung. Sementara Kasi Penkum Yos A Tarigan menyampaikan, bahwa pengadaan barang dan jasa di beberapa institusi seringkali melakukan kesalahan dalam hal penyediaan barang. Karena, kalau barang yang digunakan lebih banyak dari produk impor, ini dikhawatirkan akan mematikan usaha yang ada di daerah. "Contoh untuk pengadaan laptop atau komputer, kuasa pengguna anggaran harus memperhatikan TKDN dan BMP-nya apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Seringkali karena 'sesuatu' kuasa pengguna anggaran atau pemborongnya menentukan langsung ke salah satu merk, ini yang akhirnya berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari," kata Yos. Pada kesempatan itu, netizen yang mengikuti live Jaksa Daring menyampaikan beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait penggunaan barang produksi dalam negeri dan produk impor dalam pengadaan barang dan jasa. "Sesuai dengan program pemerintah agar dalam pengadaan barang dan jasa lebih mengutamakan produk dalam negeri. Terkadang ada produk impor kualitasnya bagus dan harganya murah, sementara produk lokal harganya mahal dan kualitasnya kurang bagus. Tetap disarankan untuk lebih mengutamakan penggunaan produk dalam negeri," tandas Ahmad Feri Tanjung. Di akhir kegiatan, Yos A Tarigan menyampaikan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa disarankan untuk lebih mengutamakan penggunaan produk dalam negeri sekaligus sebagai upaya kita dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah yang ada.

Topik:

Medan kejati sumut

Berita Sebelumnya

Panglima TNI Terima Kunjungan Uskup Umat Katolik

Berita Selanjutnya

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar Bahas Empat Agenda Penting 

Berita Terkait

Monitor Hukum
Kawasan Citra Land City (Foto: Dok MI)

Kemana Lari Kekayaan Negara dari Tanah Eks PTPN?

4 Oktober 2025 16:25 WIB

Nusantara
Kajati Sumut Harli Siregar (Foto: Dok MI/Penkum Kejati Sumut)

Kajati Sumut Harli Siregar: Pancasila Perekat Bangsa Wujudkan Indonesia Raya

1 Oktober 2025 16:13 WIB

Hukum
Tim Penyidik Pidsus Kejati Sumut melakukan penggeledahan (Foto: Dok MI/Ist)

Kejati Sumut Periksa 70 Saksi Korupsi Jual Aset PTPN I

30 September 2025 02:30 WIB

Hukum
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, lewat penyidik pada Asisten Pidana Khusus melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, masing-masing atas nama inisial tersangka HAP dan tersangka BS (Foto: Dok MI/Penkum Kejati Sumut)

Kejati Sumut Jebloskan 2 Tersangka Korupsi Pengadaan Kapal PT Pelindo ke Tahanan

25 September 2025 20:31 WIB

Hukum
Kajati Sumut Harli Siregar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Korupsi Penjualan Aset PTPN I ke Ciputra Land Naik Penyidikan: 40 Saksi Digarap, Sejumlah Tempat Digeledah!

13 September 2025 16:44 WIB

Hukum
Konferensi pers pengembalian uang pengganti kerugian negara dari terpidana Adelin Lis (Foto: Dok MI)

Kejati Sumut Terima Uang Pengganti Kerugian Negara dari Terpidana Pembalakan Liar Adelin Lis Rp 105 Miliar

3 September 2025 16:32 WIB