Kejati Sumut Ajak Kepala Desa Manfaatkan Dana Desa Atasi Masalah Stunting di Kecamatan Kutalimbaru

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 18 Maret 2023 23:32 WIB
Kutalimbaru, MI - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Bidang Penerangan Hukum pada Asisten Intelijen menggelar kegiatan Penerangan Hukum di Kantor Kecamatan Kutalimbaru dengan topik Pemanfaatan Dana Desa dan Penanganan Masalah Stunting menghadirkan pemateri Koordinator Bidang Intel Nanang Dwi Priharyadi, Kasi Penkum Yos A Tarigan, dan pembawa acara Jaksa Fungsional Ernawati Br Barus, Jum'at (17/3). Kedatangan tim Penkum ke Kecamatan Kutalimbaru disambut Camat Kutalimbaru Avro Wibowo, dan 14 Kepala Desa yang ada di Kecamatan Kutalimbaru. Dalam kesempatan itu, Camat Kutalimbaru Avro Wibowo, menyambut baik program Kejaksaan dalam memberikan penerangan hukum kepada masyarakat yang dalam hal ini kepada kepala desa yang ada di Kecamatan Kutalimbaru. "Berkaitan dengan masalah stunting atau gizi buruk, di Kabupaten Deli Serdang tahun ini mengalami peningkatan yang dulunya 12,5 persen, tahun ini meningkat menjadi sekitar 13,9 persen berarti ada peningkatan sekitar 1,5 persen lebih," katanya. "Dalam percepatan penurunan stunting sebagai program prioritas nasional yang melibatkan lintas sektor, di Pemkab Deli Serdang harus lebih efektif, emergency dan terintegrasi dalam penurunan stunting ini, termasuk di Kecamatan Kutalimbaru," tambah Avro Wibowo. Untuk pendataan anak stunting, lanjut Avro Wibowo seluruh stakeholder dilibatkan agar diperoleh angka real. Mulai dari Camat, Lurah, Kepala Desa, bidan, perawat di Puskesmas serta masyarakat lainnya yang menemukan anak stunting agar segera melaporkannya untuk segera dilakukan penanganannya. "Dengan adanya penerangan hukum terkait pengggunaan dana desa untuk mengatasi masalah stunting kiranya dapat mencerahkan para kepala desa, agar ke depan tidak salah arah dalam memanfaatkan dana desa," tandasnya. Sementara itu, Kasi Penkum Yos A Tarigan dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemanfaatan dana desa akan berjalan sesuai harapan dengan memedomani 3 hal penting. Pertama kata dia, tertib administrasi dimana dalam perencanaanya diawali dengan musyawarah tingkat desa. Kedua adalah tertib pelaksanaan. "Jangan nantinya yang direncanakan A tapi yang dilaksanakan B, ini sudah menyimpang pelaksanaannya," katanya. Yang ketiga, lanjut dia, adalah kemanfaatan. Yang artinya, apa yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan hasilnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat banyak. "Apabila Kepala Desa dan aparat desa menjalankan 3 hal ini dengan benar, maka akan terhindar dari perbuatan melawan hukum atau korupsi," tandas Yos. Lebih lanjut, Yos menyampaikan bahwa selama ini kita sangat berfokus pada masalah pembangunan phisik dan melupakan pembangunan sumber daya manusia. "Sekarang saatnya kita harus membangkitkan kepedulian dalam membangun generasi penerus bangsa ini ke depan. Salah satunya adalah mengatasi masalah stunting," jelasnya. Menurutnya, dana desa dapat dimanfaatkan untuk stunting dengan memasukkannya dalam perencanaan, mengatasi masalah stunting ini sangat penting dalam mengatasi masalah anak kurang gizi. "Jangan sampai negara ini kehilangan generasi cerdas hanya karena kita lalai dalam memberi perhatian kepada anak-anak stunting. Siapa tau dari anak stunting itu muncul pemimpin yang cerdas," kata Yos. Selanjutnya, Koordinator Nanang Dwi Priharyadi menyampaikan bahwa dalam menjalankan program pembangunan di desa, para Kepala Desa harus memegang dan memahami aturan yang ada. Paling tinggi adalah Undang-Undang, kemudian ada turunannya sampai ke peraturan pemerintah. "Kalau bapak/ibu benar-benar melaksanakan program pembagunan berdasarkan aturan yang ada, maka bapak dan ibu akan terbebas dari masalah hukum, karena payung hukumnya sudah jelas dalam pemanfaatan dana desa," ujarnya. Kemudian beberapa kepala desa menyampaikan beberapa pertanyaan dan dijawab oleh Nanang dan Yos A Tarigan terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana desa. #Kejati Sumut

Topik:

kejati sumut

Berita Sebelumnya

Soal WIUP, Mantan Plh Gubernur Malut Marah ke Pemerintah Pusat

Berita Selanjutnya

Diduga Tanpa Sprindik, Seorang Ibu Ditangkap Polres Kabupaten Serang, Kasus Apa? 

Berita Terkait

Monitor Hukum
Kawasan Citra Land City (Foto: Dok MI)

Kemana Lari Kekayaan Negara dari Tanah Eks PTPN?

4 Oktober 2025 16:25 WIB

Nusantara
Kajati Sumut Harli Siregar (Foto: Dok MI/Penkum Kejati Sumut)

Kajati Sumut Harli Siregar: Pancasila Perekat Bangsa Wujudkan Indonesia Raya

1 Oktober 2025 16:13 WIB

Hukum
Tim Penyidik Pidsus Kejati Sumut melakukan penggeledahan (Foto: Dok MI/Ist)

Kejati Sumut Periksa 70 Saksi Korupsi Jual Aset PTPN I

30 September 2025 02:30 WIB

Hukum
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, lewat penyidik pada Asisten Pidana Khusus melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, masing-masing atas nama inisial tersangka HAP dan tersangka BS (Foto: Dok MI/Penkum Kejati Sumut)

Kejati Sumut Jebloskan 2 Tersangka Korupsi Pengadaan Kapal PT Pelindo ke Tahanan

25 September 2025 20:31 WIB

Hukum
Kajati Sumut Harli Siregar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Korupsi Penjualan Aset PTPN I ke Ciputra Land Naik Penyidikan: 40 Saksi Digarap, Sejumlah Tempat Digeledah!

13 September 2025 16:44 WIB

Hukum
Konferensi pers pengembalian uang pengganti kerugian negara dari terpidana Adelin Lis (Foto: Dok MI)

Kejati Sumut Terima Uang Pengganti Kerugian Negara dari Terpidana Pembalakan Liar Adelin Lis Rp 105 Miliar

3 September 2025 16:32 WIB